JAKARTA. SisiPublik.id — Ketika berpidato pada forum World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto menyinggung capaian Indonesia dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Dalam narasi pidatony, Prabowo menyampaikan capaian dari menjalankan sejumlah program strategis untuk mengurangi angka kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. In this economy. Begitulah istilah yang lagi ngetren untuk menggambarkan kondisi ekonomi negara kita hari ini. Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja, namun tidak gampang mengkalkulasi dampaknya ke masyarakat.
Tingkat kesejahteraan juga dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti kualitas tempat tinggal, kemampuan mengakses pendidikan, hingga kondisi kehidupan sehari-hari. Kemiskinan sering kali kita kenali dari sesuatu yang tampak: rumah yang sederhana, pekerjaan dengan upah rendah, tidak punya tabungan, jarang berlibur, atau tidak mampu melanjutkan pendidikan tinggi. Tetapi benarkah kelas sosial seseorang bisa dibaca sesederhana itu? Pertanyaan tersebut kembali menarik perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai lima ciri yang disebut kerap melekat pada kelompok kelas menengah bawah dan kelas bawah: tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, tabungan dan investasi, serta gaya hidup.
Mengutip GOBankingRates, berikut lima ciri yang kerap dikaitkan dengan kelompok kelas bawah dan kelas menengah bawah:
Akses pendidikan terbatas, terutama ketika biaya pendidikan menjadi beban yang sulit dijangkau.
Rasio utang terhadap pendapatan tinggi. Beban pembayaran utang yang menyerap sebagian besar penghasilan membuat ruang keuangan semakin sempit.
Hidup dari gaji ke gaji atau paycheck to paycheck. Penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai datangnya gaji berikutnya, tanpa cadangan yang memadai.
Bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Tidak mampu menabung. Ketika seluruh penghasilan habis untuk kebutuhan sehari-hari, seseorang akan kesulitan menghadapi pengeluaran mendadak maupun membangun aset.
Lima indikator tersebut menunjukkan bahwa persoalan kelas ekonomi bukan hanya soal berapa besar seseorang menerima penghasilan, tetapi juga seberapa kuat kemampuan finansialnya menghadapi risiko dan membangun masa depan.
Berkaca pada data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2026 tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,07 persen, dengan garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Garis kemiskinan BPS merupakan instrumen statistik untuk mengukur penduduk miskin berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Ia bukan sebuah label moral dan bukan pula ukuran sederhana mengenai apakah seseorang “lebih rendah” daripada orang lain. Ada orang yang secara statistik tidak masuk kategori miskin, tetapi kehidupannya sangat rentan. Sedikit saja terjadi PHK, sakit serius, kenaikan harga kebutuhan pokok, atau persoalan keluarga, kondisi ekonominya bisa langsung jatuh. Kelompok seperti ini sering disebut rentan secara ekonomi, dan di sinilah kita perlu membedakan antara miskin dan rentan miskin. Seseorang mungkin hari ini mampu membayar kebutuhan hidup, tetapi belum tentu memiliki kekuatan ekonomi untuk menghadapi guncangan. Menurut Pierre Bourdieu, posisi seseorang dalam struktur sosial tidak hanya ditentukan oleh uang atau modal ekonomi. Ada pula modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Seseorang mungkin memiliki keluarga yang memiliki jaringan luas, akses informasi, pendidikan yang baik, dan lingkungan sosial yang mendukung. Orang lain mungkin tidak memiliki semua itu.
Dengan kata lain, kelas sosial bukan hanya tentang berapa uang yang ada di dompet, tetapi juga tentang modal yang memungkinkan seseorang mengubah masa depannya. Yang perlu digarisbawahi adalah, kemiskinan tidak selalu lahir dari kemalasan. Bisa jadi kita melihat fakta bahwa banyak orang yang dikategorisasi sebagai warga miskin justru bekerja jauh lebih panjang dibandingkan mereka yang secara ekonomi mapan. Mereka bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, petani, pengemudi, pekerja rumah tangga, pekerja informal, atau pelaku usaha mikro. Mereka mungkin tidak memiliki portofolio investasi, tetapi mereka mempertahankan ekonomi keluarga setiap hari. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa mereka berada dalam kondisi ekonomi tersebut, dan apa yang membuatnya sulit keluar? Pertanyaan kedua membawa kita dari sekadar menghakimi individu menuju pembicaraan tentang struktur sosial. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah masyarakat bukanlah berapa banyak orang yang mampu membeli barang mahal atau berlibur setiap tahun. Ukuran yang lebih penting adalah apakah semakin banyak orang memiliki kesempatan yang layak untuk hidup aman, bekerja dengan bermartabat, memperoleh pendidikan, memiliki tempat tinggal yang layak, dan membangun masa depan tanpa terus-menerus dihantui ketidakpastian ekonomi.
