Sisi Utama

Dinamika dan wacana kebijakan pendidikan negeri gratis—dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN)—yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, gagasan ini disambut positif oleh masyarakat dan DPR sebagai wujud keadilan sosial serta pemerataan akses pendidikan. Di sisi lain, muncul berbagai pertimbangan kritis mengenai kesiapan dan keberlanjutan APBN, kejelasan cakupan biaya yang digratiskan, kestabilan sumber pembiayaan (termasuk efektivitas penggunaan asset recovery korupsi), hingga tantangan dalam menjaga mutu dan fasilitas pendidikan tanpa mengorbankan sektor strategis lainnya.

Popularitas seorang kepala daerah di media sosial belum tentu menggambarkan keberhasilan pemerintahannya. Di kalangan anak muda, pemimpin daerah ideal bukan hanya yang sering muncul di layar ponsel, tetapi yang mampu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu krisis keracunan masif yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Simak ulasan mendalam mengenai kegagalan sistemik BGN serta ujian akuntabilitas para pejabat negara dan anggota DPR dapil

Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada lebih dari 3.000 warga sekolah di Jawa, Sumatra, Sulawesi, hingga NTB. Dipicu kontaminasi bakteri berbahaya seperti Bacillus cereus, S. aureus, dan E. coli, insiden ini memicu gelombang penolakan warga sekolah serta tuntutan transparansi investigasi dari BGN.

Analisis jurnalistik mendalam mengenai respon cepat tanggap pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung dalam menghadapi bencana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ulasan ini menyoroti kolaborasi kebijakan taktis mulai dari penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), aksi bersih-bersih fasilitas umum oleh armada Damkar di lapangan, hingga penyediaan layanan posko kesehatan serta pembagian masker untuk melindungi pernapasan warga.

DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung tahun ini. Namun, ketika publik diminta ikut mengawal, draf RUU tersebut justru belum dibuka secara penuh. Jika undang-undang ini menyangkut kewenangan negara merampas aset warga, mengapa publik belum diberi kesempatan membaca dan mengujinya?

RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, aturan ini dibutuhkan untuk mengejar harta hasil korupsi yang selama ini sulit dipulihkan. Namun di sisi lain, kewenangan negara untuk merampas aset juga menyimpan risiko penyalahgunaan. Antara senjata pemberantasan korupsi dan potensi pisau bermata dua, di mana batasnya?

Janji mundur biasanya lahir dari sebuah pertaruhan. Namun, ketika janji itu datang dari pimpinan DPR, pertaruhannya menjadi lebih besar: bukan sekadar soal jabatan, melainkan soal kredibilitas lembaga yang mendapat mandat untuk membuat undang-undang