JAKARTA. Sisipublik.id— Bencana membuat hubungan antara wakil dan rakyat menjadi sangat konkret. Di tengah rumah yang terendam, sawah yang rusak, dan mata pencaharian yang hilang, sejumlah anggota DPR RI asal Aceh memilih turun langsung ke daerah pemilihannya. Salah satu anggota DPR RI yang turun ke lapangan adalah Jamaluddin Idham yang langsung mengunjungi Blangpidie di Aceh Barat Daya yang menjadi daerah pemilihan (dapil) Jamaluddin Idham pada Pemilu 2024 kemarin. Kedatangan politisi PDI-P ke Blangpidie tersebut bukan hanya meninjau korban bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Aceh, namun juga menyerahkan sejumlah bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Fakta lapangan menunjukkan, saat ini masyarakat banyak kehilangan rumah, sawah, tambak, ternak, dan lain-lain. Bagi seorang Jamaluddin Idham, kehadirannya di tengah-tengah warga korban banjir di dapilnya bukan sekadar kegiatan sosial semata, namun lebih penting menunjukkan kehadiran dan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan yang meraup suara di wilayah tersebut. “Ini momen bagi saya dan tim untuk melihat langsung fakta di lapangan, bukan apa kata media atau pihak lain. Fakta dan data ini akan saya bawa kembali ke Senayan untuk menjadi perhatian pemerintah,” tegas Jamaluddin Idham kepada media. Tak hanya meninjau korban banjir, dalam kunjungannya ke dapil, Jamaluddin Idham juga meninjau sejumlah program yang berkaitan dengan pertanian, perikanan dan kelautan, infrastruktur pertanian, serta bantuan pendidikan.
Ia antara lain melihat pembagian bibit kopi dan bantuan ternak di Alue Peunawa, pembangunan infrastruktur Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Lhung Asan, fasilitas pertanian di Suak Labu, serta kondisi Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujung Serangga. Ia juga menyerahkan sejumlah alat dan mesin pertanian, seperti combine harvester, traktor, pompa air, rice transplanter, dan hand tractor. “Ini bagian komitmen terhadap masyarakat di dapil saya,” lanjut Jamaluddin Idham. Ada hal menarik dari kegiatan Jamaluddin Idham. Ternyata kunjungan Jamaluddin Idham ke daerah bencana tidak hanya di sekitar lingkup daerah pemilihannya saja. Dalam laporan mengenai aktivitasnya pascabencana, ia disebut tidak hanya berada di Dapil Aceh I yang menjadi daerah pemilihannya, tetapi juga menghabiskan waktu di wilayah Dapil Aceh II yang mengalami dampak banjir cukup parah. “Bencana tidak mengenal batas dapil, dan persoalan kemanusiaan tidak mengenal batas dapil,” tegasnya. Apa yang dilontarkan Jamaluddin Idham tepat. Dalam situasi seperti itu, batas dapil menjadi kurang relevan secara kemanusiaan. Namun justru setelah situasi darurat selesai, batas dapil kembali penting secara politik dan anggota DPR harus mempertanggungjawabkan mandat yang diterimanya dari konstituen. Selain Jamaluddin Idham, anggota DPR RI yang turun meninjau langsung bencana banjir Aceh adalah Ruslan M. Daud. Data MPR mencatat Ruslan merupakan anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Dapil Aceh II. Ia juga tercatat sebagai anggota Komisi V DPR RI.
Ruslan sengaja menghabiskan waktu di dapilnya dalam beberapa agenda yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat dan infrastruktur. Pada September ini, perhatiannya banyak bersinggungan dengan persoalan infrastruktur dan pascabencana. Di Aceh Tengah, misalnya, ia menyoroti kondisi infrastruktur pascabencana dan persoalan jalan yang menurutnya masih membutuhkan perhatian pemerintah. Sementara dalam agenda di Pidie Jaya, Ruslan ikut mendorong penguatan kesiapsiagaan masyarakat pesisir menghadapi bencana. Ia juga terlibat dalam pembahasan persoalan konektivitas jalan yang terdampak bencana. Sebagai anggota Komisi V, ruang kerjanya berkaitan erat dengan infrastruktur, perhubungan, pekerjaan umum, dan pembangunan wilayah. Karena itu, ketika ia melihat langsung persoalan jalan atau dampak bencana, kunjungan tersebut memiliki hubungan yang lebih langsung dengan bidang kerja komisinya. “Penting bagi saya turun ke lapangan untuk memastikan program dari pemerintah pusat tidak berhenti pada dokumen dan anggaran. Keluhan warga dan persoalan yang ditemukan di lapangan ini bisa menjadi bahan evaluasi,” ujar Ruslan M. Daud.
Dalam teori representasi politik, hubungan anggota parlemen dengan daerah pemilihannya tidak selesai pada hari pemilihan. Setelah memperoleh mandat, wakil rakyat memiliki kewajiban politik untuk menjaga hubungan dengan konstituen dan menerjemahkan kebutuhan mereka ke dalam proses pengambilan keputusan negara. Jamaluddin Idham dan Ruslan M. Daud melihat persoalan masyarakat di daerah pemilihannya sebagai agenda yang harus segera mendapat penanganan. Terlebih Aceh menjadi wilayah yang paling sering mengalami bencana, sehingga masyarakat di dapilnya perlu perhatian khusus dari keduanya.
Jamaluddin Idham dan Ruslan M. Daud juga memperlihatkan dua wajah kerja parlemen: mendengar dari bawah dan menghubungkan persoalan daerah dengan kebijakan pusat. Jamaluddin dan Ruslan, melalui aktivitas mereka di daerah, menunjukkan bahwa anggota DPR dapat menggunakan masa turun ke lapangan untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan. Tetapi perjalanan politiknya belum selesai ketika rombongan meninggalkan desa. Di titik itulah dapil bukan sekadar tempat memperoleh suara, namun menjadi sumber mandat politik untuk membawa persoalan warga dari daerah pemilihannya menuju meja rapat parlemen.
Ketika seorang anggota DPR turun ke daerah pemilihannya, yang seharusnya dibawa pulang bukan sekadar foto kegiatan atau daftar bantuan. Ada fungsi yang lebih besar: mendengar persoalan warga, mengawasi pelaksanaan program pemerintah, dan membawa kebutuhan daerah kembali ke meja kebijakan di Jakarta. Dalam konteks itu, aktivitas Jamaluddin Idham di Aceh Barat Daya (Abdya) dan Ruslan M. Daud di Aceh Tengah menarik untuk dibaca sebagai praktik hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Keduanya datang ke lapangan dengan isu yang berbeda, tetapi memiliki satu titik temu: memeriksa bagaimana kebijakan dan sumber daya negara benar-benar bekerja di tingkat masyarakat.
Anggota DPR bukan sekadar penerima aspirasi. Ia juga mempunyai posisi untuk menghubungkan aspirasi tersebut dengan proses kebijakan negara. Pokok-pokok pikiran yang melekat dalam praktik kerja anggota DPR, misalnya, tidak seharusnya berhenti pada proses pengusulan dan penyaluran program. Tak hanya berhenti sampai di situ. Bagi anggota-anggota DPR, daerah pemilihan juga sebenarnya bisa menjadi semacam laboratorium kebijakan untuk melihat apakah kebijakan pemerintah benar-benar bekerja atau justru sebaliknya. Misalnya, ketika pemerintah mengalokasikan program bantuan untuk korban banjir, apakah benar-benar efektif dan dirasakan manfaatnya bagi penerima bantuan? Ketika bantuan pascabencana disalurkan, apakah sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan? Dan ketika anggaran rehabilitasi tersedia, apakah pembangunan kembali menjawab akar persoalan?
Kunjungan lapangan memberikan kesempatan kepada anggota DPR untuk membandingkan dua hal, yaitu dokumen pemerintah dan kenyataan masyarakat. Jika keduanya berbeda, di situlah fungsi pengawasan seharusnya bekerja
