Sisi Utama

Kepala Daerah di Mata Anak Muda Antara Kinerja, Persepsi dan Popularitas

Popularitas seorang kepala daerah di media sosial belum tentu menggambarkan keberhasilan pemerintahannya. Di kalangan anak muda, pemimpin daerah ideal bukan hanya yang sering muncul di layar ponsel, tetapi yang mampu membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

21 September 2026•12 Kali Dilihat
Oleh: Leqom
Sherly

Kredit: Maluku Utara - Disway

JAKARTA.SISIPUBLIK.ID — Nama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda muncul di posisi teratas dalam survei persepsi anak muda terhadap kinerja gubernur pada kuartal I 2026. Angkanya cukup meyakinkan, yaitu 18,5 persen, disusul Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung 17,3 persen dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi 17,1 persen. Data tersebut dirilis Muda Bicara ID melalui survei nasional yang dilakukan pada 1–30 Maret 2026 terhadap 800 responden berusia 17–40 tahun dengan menggunakan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) dengan stratified random sampling. Popularitas politik sedang mengalami perubahan. Dahulu, seorang kepala daerah dikenal masyarakat melalui pemberitaan televisi, baliho, pertemuan politik, atau pemberitaan media massa. Kini, seorang gubernur dapat masuk langsung ke ruang pribadi masyarakat melalui TikTok, Instagram, YouTube, Facebook maupun platform digital lainnya.

Seorang kepala daerah bisa menjadi sangat dikenal karena gaya komunikasinya, aktivitasnya yang dianggap dekat dengan masyarakat, konten yang viral, atau keberaniannya tampil di ruang publik. Tetapi persoalan pentingnya adalah: apakah popularitas tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan? Namun, ada satu hal yang penting diperhatikan sebelum menganalisis hasil temuan riset Muda Bicara ID yang dirilis terhadap sejumlah anak muda di Indonesia. Survei Muda Bicara ID pada dasarnya hanya sebagai alat ukur persepsi anak muda terhadap kinerja gubernur, bukan audit kinerja pemerintahan daerah. Sebagai informasi, Indonesia memiliki sekitar 64,22 juta pemuda pada 2024. Jumlah tersebut setara sekitar seperlima penduduk Indonesia. Artinya, anak muda bukan kelompok sosial yang dapat ditempatkan sekadar sebagai objek program pemerintah. Mereka adalah kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap arah pembangunan daerah. Masalahnya pun kemudian menjadi sangat konkret. Anak muda membutuhkan pendidikan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, ruang kreativitas, akses teknologi, transportasi publik, lingkungan yang sehat, ruang olahraga dan kebudayaan, hingga kesempatan membangun usaha. Profil kepala daerah ideal di mata anak muda tidak berhenti pada pertanyaan apakah pemimpin tersebut populer atau tidak. Tetapi sudah menjangkau pertanyaan apa yang berubah dalam kehidupan masyarakat setelah ia memimpin? Jika melihat angka survei Muda Bicara ID, perbedaan antara tiga nama teratas juga relatif kecil. Sherly Tjoanda memperoleh 18,5 persen, Pramono Anung 17,3 persen, dan Dedi Mulyadi 17,1 persen. Artinya, selisih Sherly dengan Pramono hanya 1,2 poin persentase, sementara dengan Dedi 1,4 poin.

Dengan ukuran sampel 800 responden dan margin of error yang dilaporkan sekitar ±5 persen, angka-angka tersebut tidak tepat dibaca sebagai perbedaan yang sangat presisi. Dengan kata lain, survei ini lebih menarik dibaca sebagai potret persepsi anak muda terhadap sejumlah kepala daerah, bukan sebagai perlombaan matematis untuk menentukan siapa gubernur yang paling berhasil. Ini penting karena popularitas seorang kepala daerah dapat terbentuk dari banyak hal: kebijakan, pengalaman langsung masyarakat terhadap pelayanan publik, pemberitaan media, aktivitas media sosial, gaya komunikasi politik, maupun tingkat keterkenalan seorang gubernur. Dalam penjelasan yang dikutip RRI, Muda Bicara ID mengaitkan posisi Sherly dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan komunikatif serta aktivitasnya dalam membangun kedekatan dengan generasi muda, termasuk melalui media sosial. Temuan ini menarik karena memperlihatkan perubahan dalam cara sebagian anak muda memandang kepala daerah. Gubernur tidak hanya hadir sebagai pejabat administratif yang bekerja melalui birokrasi, lebih dari itu seorang gubernur juga hadir sebagai figur publik di ruang digital. Media sosial memungkinkan seorang kepala daerah memperlihatkan aktivitas, kebijakan, respons terhadap persoalan masyarakat, bahkan kehidupan sehari-hari secara langsung kepada publik. Persepsi publik dan kinerja pemerintahan seharusnya ditempatkan sebagai dua hal yang saling terkait.

Di era media sosial, pekerjaan pemerintah tidak berhenti setelah kebijakan dibuat karena setelah program dilaksanakan pemerintah, publik juga ingin mengetahui terkait apa yang sudah dilakukan pemerintah? Alasan mengapa kebijakan itu dibuat? Siapa yang mendapatkan manfaat? Bagaimana pemerintah menyelesaikan masalah? Dan yang tidak kalah penting: apakah pemerintah mau mendengarkan masyarakat? Di titik ini, komunikasi publik bukan sekadar aktivitas pencitraan. Ia merupakan bagian dari hubungan antara pemerintah dan warga. Namun, komunikasi juga tidak boleh menggantikan substansi. Jalan yang dibangun, sekolah yang diperbaiki, layanan kesehatan yang tersedia, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, kualitas lingkungan, serta tata kelola anggaran tetap membutuhkan indikator yang dapat diperiksa secara independen. Menarik jika dibandingkan dengan survei sebelumnya karena survei Muda Bicara ID juga melakukan pengukuran serupa pada akhir 2025. Saat itu Dedi Mulyadi berada pada angka 25,59 persen, Muzakir Manaf 15,94 persen, Pramono Anung 14,90 persen, Sri Sultan Hamengkubuwono X 12,99 persen dan Sherly Tjoanda 12,74 persen. Pada survei Q1 2026, komposisinya berubah: Sherly berada di 18,5 persen, Pramono 17,3 persen, Dedi 17,1 persen, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X 15 persen. Perubahan tersebut justru memberikan bahan analisis yang lebih menarik daripada sekadar membuat daftar peringkat, mengapa Sherly dan bukan Dedi atau kepala daerah lainnya yang dipilih anak muda? Memang angka 18,5% yang diraih Sherly bukanlah angka keterpilihan elektoral untuk menjadi gubernur, melainkan persepsi anak muda terhadap gubernur yang dinilai memiliki kinerja terbaik. Mari kita analisis. Dari data survei Muda Bicara ID, dapat kita analisis angka raihan 18,5% merupakan angka sepadan yang layak diraih Sherly sebagai kepala daerah.           

Secara khusus menyebut Sherly dinilai membawa pendekatan pembangunan yang inklusif dan merakyat. Generasi muda dalam survei tersebut tidak hanya melihat pembangunan fisik, tetapi apakah kebijakan pemerintah menyentuh kesejahteraan dan peluang masa depan mereka. Jadi, yang dibaca anak muda bukan semata-mata "berapa banyak proyek yang dibangun?", tetapi "Apakah pemerintah hadir dan apakah saya sebagai anak muda merasakan kehadiran itu?". Sherly juga disebut aktif menggunakan media sosial untuk membangun kedekatan dengan generasi muda. Dalam survei Muda Bicara ID sebelumnya, komunikasi melalui media sosial memang sudah muncul sebagai salah satu indikator gubernur ideal di mata anak muda. Ini menarik. Bagi generasi digital, kinerja dan komunikasi sudah sulit dipisahkan. Gubernur bisa melakukan banyak pekerjaan, tetapi jika tidak terlihat, tidak dijelaskan, atau tidak dikomunikasikan dengan bahasa yang dipahami anak muda, maka dampaknya terhadap persepsi publik bisa lebih kecil.

Ada contoh konkret. Pemprov Maluku Utara menjalankan program Cek Kesehatan Gratis untuk sekitar 70.000 pelajar SMA, SMK, dan SLB pada 2026. Di bidang pendidikan, Pemprov Maluku Utara juga mendorong revitalisasi dan digitalisasi sekolah, termasuk mengatasi sekitar 80 titik sekolah yang belum memiliki akses sinyal serta dukungan pendidikan di wilayah kepulauan. Sementara itu, lapangan kerja merupakan isu nomor satu yang ingin dikawal anak muda, dipilih 39,5% responden Muda Bicara ID, karena itu, program seperti Malut Job Fair 2026 juga menjadi bagian dari narasi kepemimpinan yang mudah dikaitkan dengan kebutuhan generasi muda.  Sherly bukan gubernur dari provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, Maluku Utara juga bukan pusat media nasional seperti Jakarta atau Jawa Barat. Tetapi justru gubernur perempuan dari kawasan Indonesia Timur bisa memiliki daya tarik tersendiri dalam persepsi anak muda: kepemimpinan yang tidak selalu berpusat pada Jawa dan kota-kota besar.  Sherly juga dinilai berhasil digambarkan memiliki kepemimpinan yang inklusif dan pemerataan di kawasan timur Indonesia dalam versi anak muda.

Ini menjadi faktor paling penting. Pasalnya, ada gubernur yang terkenal karena kebijakan. Ada yang terkenal karena komunikasi. Ada yang terkenal karena kontroversi. Ada pula yang terkenal karena media sosial. Sherly tampaknya mendapatkan keuntungan dari kombinasi: perempuan + Indonesia Timur + komunikasi publik + isu pelayanan dasar + pembangunan inklusif. Sehingga gabungan-gabungan stereotipe itu menciptakan narasi personal yang mudah dikenali.***

 

Artikel Terkait

Pendidikan Gratis: Janji Keadilan Sosial atau Ujian Baru APBN?

Pendidikan Gratis: Janji Keadilan Sosial atau Ujian Baru APBN?

Dinamika dan wacana kebijakan pendidikan negeri gratis—dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN)—yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, gagasan ini disambut positif oleh masyarakat dan DPR sebagai wujud keadilan sosial serta pemerataan akses pendidikan. Di sisi lain, muncul berbagai pertimbangan kritis mengenai kesiapan dan keberlanjutan APBN, kejelasan cakupan biaya yang digratiskan, kestabilan sumber pembiayaan (termasuk efektivitas penggunaan asset recovery korupsi), hingga tantangan dalam menjaga mutu dan fasilitas pendidikan tanpa mengorbankan sektor strategis lainnya.

22 Sep 2026
Tragedi Keracunan MBG dan Ujian Akuntabilitas Pejabat Negara

Tragedi Keracunan MBG dan Ujian Akuntabilitas Pejabat Negara

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu krisis keracunan masif yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Simak ulasan mendalam mengenai kegagalan sistemik BGN serta ujian akuntabilitas para pejabat negara dan anggota DPR dapil

16 Sep 2026
Di Balik Ompreng MBG: Keracunan Massal 3.000+ Siswa, Tuntutan Evaluasi Program MBG

Di Balik Ompreng MBG: Keracunan Massal 3.000+ Siswa, Tuntutan Evaluasi Program MBG

Kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada lebih dari 3.000 warga sekolah di Jawa, Sumatra, Sulawesi, hingga NTB. Dipicu kontaminasi bakteri berbahaya seperti Bacillus cereus, S. aureus, dan E. coli, insiden ini memicu gelombang penolakan warga sekolah serta tuntutan transparansi investigasi dari BGN.

14 Sep 2026
Uji Kesiapan Kepemimpinan Daerah Di Tengah Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau

Uji Kesiapan Kepemimpinan Daerah Di Tengah Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau

Analisis jurnalistik mendalam mengenai respon cepat tanggap pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung dalam menghadapi bencana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ulasan ini menyoroti kolaborasi kebijakan taktis mulai dari penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), aksi bersih-bersih fasilitas umum oleh armada Damkar di lapangan, hingga penyediaan layanan posko kesehatan serta pembagian masker untuk melindungi pernapasan warga.

8 Sep 2026