JAKARTA.Sisipublik.id — Pengadaan burung merpati untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara menuai kritik. Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan kebijakan pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp305,25 juta untuk kebutuhan seremoni tersebut, sementara sejumlah daerah masih menghadapi persoalan kebencanaan. Sorotan itu muncul setelah ICW menelusuri data pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam data tersebut tercantum paket bernama “Pengadaan Burung Merpati Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026” yang dilaksanakan Kementerian Sekretariat Negara.
Paket pengadaan itu tercatat dimenangkan oleh perusahaan Indoglobal Multi Karya dengan nilai kontrak Rp305,25 juta. Burung-burung tersebut digunakan dalam rangkaian seremoni peringatan kemerdekaan di Istana Negara. Setelah prosesi pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), merpati dilepaskan ke udara sebagai bagian dari acara. Bagi ICW, persoalannya bukan sekadar soal berapa harga yang harus dibayar pemerintah untuk pengadaan tersebut. ICW yang concern pada isu antikorupsi itu justru mempertanyakan dasar penentuan prioritas anggaran pemerintah. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Ramsyah, mengatakan pihaknya turut mencoba menelusuri data pengadaan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan bencana pada tahun anggaran 2026. Namun, berdasarkan penelusuran terhadap data Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ICW mengaku tidak menemukan paket pengadaan yang secara khusus tercatat untuk kebutuhan penanganan bencana.
“Kami tak menemukan adanya paket pengadaan untuk penanganan bencana,” ujar Wana Ramsyah dalam pesan singkatnya kepada sisipublik.id.
Temuan tersebut kemudian membuka pertanyaan yang lebih besar mengenai bagaimana pemerintah menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan dalam penggunaan uang negara. Di satu sisi, pemerintah mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk mendukung sebuah seremoni kenegaraan. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak bencana di berbagai daerah masih membutuhkan bantuan, pemulihan, dan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan normal. ICW menilai kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah. Anggaran negara, menurut mereka, idealnya digunakan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kepentingan masyarakat luas, terlebih pemerintah tengah mendorong agenda efisiensi anggaran. Nilai paket pengadaan yang mencapai Rp305,25 juta juga membuat persoalan tersebut semakin menarik perhatian. Data pengadaan yang tercantum dalam platform INAPROC menunjukkan besaran nilai paket tersebut. Meski demikian, angka Rp305,25 juta tidak otomatis berarti seluruhnya merupakan harga pembelian burung. Nilai kontrak sebuah paket pengadaan dapat mencakup berbagai komponen, sehingga spesifikasi pekerjaan, jumlah burung, kebutuhan pemeliharaan, transportasi, hingga jasa pendukung lainnya perlu dilihat secara utuh.
Persoalan yang disoroti ICW lebih jauh bukan semata-mata apakah harga tersebut mahal atau murah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah pengeluaran tersebut memang menjadi kebutuhan yang layak diprioritaskan dalam situasi anggaran negara saat ini. Peringatan HUT Kemerdekaan RI memang merupakan agenda kenegaraan yang setiap tahun dilaksanakan dengan berbagai rangkaian kegiatan. Pemerintah tentu membutuhkan anggaran untuk memastikan seluruh prosesi berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kritik ICW menempatkan pengadaan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Ketika pemerintah berbicara mengenai efisiensi dan penghematan anggaran, publik memiliki alasan untuk mempertanyakan setiap pos belanja, termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan seremonial. Terlebih, persoalan kebencanaan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia.
Bagi masyarakat yang terdampak, kebutuhan bukan hanya berhenti pada bantuan darurat, tetapi juga mencakup pemulihan rumah, infrastruktur, fasilitas publik, mata pencaharian, serta kehidupan sosial. Dalam konteks itulah pengadaan merpati senilai Rp305,25 juta menjadi sorotan. Perdebatan publik sesungguhnya bukan hanya tentang burung yang dilepaskan ke udara dalam sebuah seremoni kemerdekaan, melainkan tentang bagaimana negara menentukan apa yang dianggap penting ketika uang yang digunakan adalah uang publik. Transparansi menjadi bagian penting dari persoalan tersebut. Pemerintah perlu memberikan informasi yang memadai mengenai spesifikasi pengadaan, jumlah burung, komponen pekerjaan, serta dasar penentuan nilai kontrak agar masyarakat dapat memahami bagaimana anggaran sebesar itu digunakan. Setiap rupiah dalam APBN memiliki konsekuensi publik. Ketika negara mengalokasikan anggaran untuk sebuah seremoni, sementara pada waktu yang sama masyarakat di sejumlah daerah masih menghadapi dampak bencana, pertanyaan mengenai skala prioritas menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Pengadaan merpati tersebut pun akhirnya bukan sekadar cerita tentang burung yang dilepaskan saat perayaan kemerdekaan. Ia menjadi cermin dari pertanyaan yang lebih besar: ketika negara harus memilih, kebutuhan siapa yang seharusnya ditempatkan paling depan.
