JAKARTA, Sisipublik.id - Manusia kota sering membayangkan sampah sebagai sesuatu yang gaib: ada di pagi hari di depan gerbang rumah, lalu hilang begitu saja sebelum siang menyengat. Kita menyapu bersih residu kehidupan sehari-hari dan membiarkan armada truk mengangkutnya ke tempat yang jauh dari penglihatan, seolah-olah dunia selesai di sana. Padahal, logika "kumpul-angkut-buang" yang kita amini selama puluhan tahun itu hanyalah cara kita menunda kiamat kecil di pekarangan sendiri. Ketika Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional merekam timbulan sampah mendekati 57 juta ton per tahun dan kapasitas pengolahan nyata kita tak sampai sepertiganya, kita sebenarnya sedang menyaksikan sebuah ilusi yang pelan-pelan retak dan hancur.
Retakan itu akhirnya menjadi ledakan nyata di empat kota besar yang selama ini kita banggakan. Di Jakarta, TPST Bantar Gebang tak ubahnya monumen kerakusan konsumsi yang terus menggelembling hingga 80 juta ton. Maret 2026 menjadi penanda tragis ketika gunungan sampah setinggi gedung 15 lantai itu longsor di Zona IV dan merenggut empat nyawa, Enda, Sumini, Dedi, dan Iwan. Mereka menjadi korban dari ketidakmampuan kita mengelola sisa hidup kita sendiri. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang terbit sesudahnya bukan sekadar berkas hukum, melainkan pengakuan tersurat bahwa negara telah gagal mematuhi undang-undangnya sendiri.
Cerita duka ini meluas dengan caranya masing-masing. Di Yogyakarta, penutupan TPA Piyungan melempar persoalan ke bahu warga tanpa dibekali infrastruktur hulu yang siap, memicu kepungan sampah liar di sudut-sudut kota yang molek. Sementara di Surabaya dan Solo, ambisi menyelesaikan masalah dengan megaproyek bernilai triliunan rupiah seperti PSEL dan PLTSa Benowo serta Putri Cempo justru berujung pada komedi tragis ketidakcocokan teknologi. Sampah Indonesia yang basah dan berair dipaksa masuk ke dalam tungku berteknologi tinggi yang dirancang untuk sampah kering negara maju. Hasilnya adalah mesin yang sering mogok, default keuangan, udara Surabaya yang pekat oleh PM2.5, hingga kebiasaan lindi hitam dari Solo yang meracuni aliran Bengawan Solo.
Di sinilah letak ironi terbesar dalam relasi antara negara, regulasi, dan jelatahnya. Kebijakan pemerintah sering kali bertindak bagai pisau bermata dua, atau malah jebakan teknokrasi yang memperkeruh suasana. Di satu sisi, pemerintah bersemangat menerbitkan aturan bernada progresif seperti pembatasan plastik sekali pakai atau mandat pengelolaan mandiri. Namun, di sisi lain, regulasi yang sama sering kali pincang karena ketiadaan ekosistem pendukung. Penetapan PLTSa sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan justru memanjakan mimpi instan: membakar sampah demi listrik tanpa pernah membenahi pemilahan di tingkat rumah tangga. Kebijakan insentif yang manipulatif, seperti pemotongan subsidi Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) secara mendadak atau negosiasi tarif listrik PLN yang tidak pasti, kerap menyoroti rapuhnya komitmen jangka panjang negara. Pemerintah gemar membangun fasilitas berteknologi tinggi di hilir sebagai "proyek percontohan" yang fotogenik untuk laporan tahunan, tetapi enggan menginvestasikan anggaran dan political will untuk membiayai desentralisasi di hulu. Akibatnya, undang-undang pengolahan sampah hanya berakhir sebagai tumpukan kertas normatif yang tak berdaya menghadapi gunungan limbah nyata.
Transformasi tidak akan pernah lahir dari cerobong asap PLTSa yang dipaksakan bernapas di atas sampah basah. Ia harus dimulai dari keberanian merombak logika paling mendasar: membalikkan piramida pengelolaan dari hilir ke hulu. Pemilahan di tingkat rumah tangga tidak boleh lagi sebatas imbauan moral yang diucapkan saat Hari Peduli Sampah, melainkan paksaan sistemik yang diimbangi dengan kuota ketat di TPA. Dari sana, rantai nilai yang sehat bisa dibentuk, di mana sampah organik diolah menjadi kompos atau biogas, daur ulang anorganik berjalan di TPST, dan hanya residu berkualitas tinggi dengan kadar air rendah yang diolah menjadi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mesin-mesin termal.
Mengelola sampah pada akhirnya adalah cermin kejujuran sebuah bangsa dalam memandang dirinya sendiri. Kita tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik jargon teknologis atau menyalahkan warga yang membuang sampah sembarangan ketika kebijakan publiknya sendiri masih tambal-sulam. Visi tentang Indonesia yang sirkular dan berkelanjutan tidak dibangun dari megaproyek bernilai fantastis yang mengabaikan realitas lapangan, melainkan dari keberanian mengoreksi kesalahan masa lalu, menata ulang tata kelola dari dapur rumah kita masing-masing, dan menagih tanggung jawab negara untuk menghadirkan kebijakan yang benar-benar membumi.
