Sisi Publik

Netizen Puji Aksi Walk Out, Namun Masih Curiga Terhadap Pemerintah

Aksi delegasi Indonesia meninggalkan ruang sidang ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, hendak berpidato di Sidang Umum PBB mendapat sambutan positif dari sebagian pengguna media sosial Indonesia. Namun di balik dukungan itu, muncul pula pertanyaan yang belum selesai: jika Indonesia tetap tegas berdiri bersama Palestina, mengapa sebelumnya muncul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat tertentu?

28 September 2026•4 Kali Dilihat
Oleh: Leqom
Netizen dan WO

Kredit: AI

JAKARTA, SISI PUBLIK — Di ruang digital Indonesia, aksi walk out delegasi Indonesia mendapat respons luas. Video para diplomat Indonesia meninggalkan ruang sidang ketika Benjamin Netanyahu hendak berpidato menjadi bahan perbincangan di media sosial. Di ruang ini pula, walk out tidak hanya menjadi simbol keberpihakan kepada Palestina, tetapi juga menjadi pintu untuk kembali memperdebatkan arah politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Sejumlah pengguna media sosial menyambut tindakan tersebut sebagai sikap diplomatik yang dianggap tegas terhadap Israel. Di forum Reddit Indonesia, misalnya, unggahan mengenai walk out delegasi Indonesia mendapat lebih dari 300 suara positif, dengan komentar-komentar yang umumnya memberikan apresiasi terhadap tindakan tersebut. Sebagian netizen bahkan menganggap respons Netanyahu yang menyebut delegasi yang meninggalkan ruangan sebagai “moral cowards” justru memperkuat alasan mereka mendukung aksi tersebut.

“Dipanggil moral coward sama orang yang kerjanya double tap pengungsian,” tulis salah satu pengguna Reddit dalam komentar yang mendapat puluhan suara positif.

Komentar lain menyoroti bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang meninggalkan ruang sidang. Sejumlah negara seperti Turki, Mesir, Pakistan, dan negara-negara lain juga melakukan aksi serupa. Namun, percakapan publik tidak sepenuhnya berhenti pada pujian. Sebagian pengguna justru membawa kembali perdebatan mengenai arah politik luar negeri pemerintahan Prabowo. Ada komentar yang mempertanyakan mengapa pemerintah terlihat tegas terhadap Israel di forum internasional, sementara sebelumnya muncul kebijakan dan pernyataan yang oleh sebagian publik dibaca sebagai membuka ruang bagi kemungkinan hubungan diplomatik dengan Israel.

Perdebatan semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Pada 2025, pernyataan Prabowo bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila Israel terlebih dahulu mengakui Palestina memunculkan diskusi di ruang publik. Di media sosial, bahkan muncul perdebatan mengenai apakah pemerintah sedang bergeser menuju pendekatan yang lebih pragmatis terhadap Israel. Salah satu diskusi di Reddit pada September 2025 memperlihatkan adanya kecurigaan semacam itu, meski percakapan forum tentu tidak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian publik, walk out di PBB tidak otomatis mengakhiri pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah, tetapi justru memunculkan pertanyaan baru: Apakah walk out merupakan penegasan kembali politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina, atau sekadar simbol diplomatik di tengah kebijakan luar negeri yang semakin pragmatis?

Pertanyaan tersebut penting karena pemerintah Prabowo menghadapi dua ekspektasi sekaligus. Di satu sisi, ada sentimen publik Indonesia yang secara historis kuat mendukung kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, pemerintah harus menjalankan diplomasi internasional yang memungkinkan Indonesia tetap berperan dalam upaya penyelesaian konflik. Dan dukungan netizen terhadap walk out tidak serta-merta berarti seluruh publik menerima seluruh kebijakan luar negeri pemerintah. Sebaliknya, percakapan digital memperlihatkan sesuatu yang lebih kompleks: publik dapat mengapresiasi sebuah tindakan pemerintah sekaligus tetap mempertanyakan arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Walk out delegasi Indonesia juga dinilai netizen lebih dari sekadar aksi meninggalkan ruang sidang, melainkan menjadi simbol yang harus diuji dengan kebijakan-kebijakan berikutnya. Bagi publik, persoalannya bukan hanya apakah Indonesia berdiri dan meninggalkan Netanyahu, tetapi apakah pemerintah akan tetap konsisten memperjuangkan Palestina ketika berhadapan dengan kepentingan diplomatik, ekonomi, dan geopolitik yang lebih kompleks.

 

Artikel Terkait

News Creator, Jalan Baru Media Siber Mencari Revenue

News Creator, Jalan Baru Media Siber Mencari Revenue

Diskusi AMSI dan UMN membahas peluang news creator sebagai strategi revenue baru bagi media siber. Selain membuka potensi komersial melalui pembentukan personal brand dan komunitas audiens, tren ini juga menghadirkan tantangan dalam menjaga independensi serta kredibilitas jurnalistik.

30 Sep 2026
Kasus Intoleransi di Indonesia Masih Marak: Ancaman yang Terus Terjadi

Kasus Intoleransi di Indonesia Masih Marak: Ancaman yang Terus Terjadi

Ringkasan Eksekutif :Kasus intoleransi dan pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) di Indonesia masih terus terjadi secara persisten. Berdasarkan temuan SETARA Institute, terjadi ratusan peristiwa pelanggaran yang dominan berwujud penolakan rumah ibadah, pembubaran kegiatan, dan intimidasi sosial. Lemahnya kepemimpinan daerah serta eksistensi regulasi diskriminatif menjadi pemicu utama yang membutuhkan langkah sistemik dari pemerintah.

30 Sep 2026
Investasi Ekologi Daerah Terhambat Efisiensi?

Investasi Ekologi Daerah Terhambat Efisiensi?

Efisiensi anggaran kini menguji seberapa jauh pemerintah daerah menganggap lingkungan sebagai prioritas. Dari 44 skema Ecological Fiscal Transfer (EFT) yang terdata hingga Juli 2026, hanya 22 yang masih berjalan. Separuh lainnya masih direncanakan, ditunda, ditangguhkan (suspended), atau tidak dilanjutkan.

24 Sep 2026
Perempuan Tangguh Penggerak Energi

Perempuan Tangguh Penggerak Energi

Pemberian Anugerah Energi Baru Terbarukan (AEBT) 2026 kategori Women in Clean Energy mengapresiasi kontribusi tokoh perempuan dalam mempercepat transisi energi bersih di Indonesia. Melalui kepemimpinan, inovasi vokasi, dan pemberdayaan masyarakat inklusif, keterlibatan perempuan terbukti krusial untuk mendorong sistem energi yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga adil dan responsif gender.

8 Sep 2026