JAKARTA, Sisipublik.id — Di tengah hiruk-pikuk kritik terhadap kinerja pemerintah di media sosial, sebuah percakapan segar memantik perhatian publik. Berawal dari sebuah utas sederhana yang dilayangkan oleh komika Arie Kriting di platform Threads, ruang digital yang biasanya dipenuhi keluhan seketika dibanjiri oleh ratusan kesaksian positif. Arie Kriting melempar pertanyaan pemantik: Adakah provinsi di Indonesia yang gubernurnya memiliki program kerja nyata dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat? Di luar dugaan, jawaban warganet mengerucut pada satu wilayah di belahan timur Indonesia: Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam lanskap komunikasi modern, rumor dan pencitraan politik sering kali mengaburkan realitas. Namun, melalui penyaringan logika yang ketat, kesaksian warga Sulawesi Tengah di utas tersebut terbukti bukan sekadar manipulasi emosi atau gimik digital semata. Ketika akun-akun perantau seperti @mbenokmulyono—yang mengaku dari Jawa dan telah menetap dan merantau di Sulawesi Tengah sejak tahun 2001—menyatakan secara terbuka bahwa program 'Berani Cerdas' dan 'Berani Sehat' sangat menyentuh rakyat kebanyakan meskipun dirinya tidak memilih gubernur tersebut saat pilkada, publik mulai melihat adanya sesuatu yang konkret di lapangan.
Kesaksian emosional warga ini diperkuat oleh penjelasan dari komika Ichal Kate yang menjabarkan jangkauan program beasiswa tersebut secara lebih rinci. Program beasiswa ini diketahui telah membiayai SPP bagi kurang lebih 30.000 mahasiswa asal Sulawesi Tengah di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta membebaskan biaya berobat bagi sekitar 180.000 masyarakat hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Fakta ini menyaring riuh drama di media sosial menjadi bukti kebenaran kebijakan publik yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan intervensi kebijakan ini bukan sekadar narasi manis di media sosial, melainkan telah terkonfirmasi langsung oleh indikator pembangunan makro. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah pada tahun 2025 melesat naik ke angka 72,82, atau mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 0,80 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 72,24. Kenaikan dalam kategori 'tinggi' ini dipicu langsung oleh perbaikan signifikan pada komponen pendidikan, khususnya rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah.
Di balik lompatan angka tersebut, terdapat komitmen anggaran yang luar biasa. Program 'Berani Cerdas' mengalokasikan anggaran lebih dari Rp84 miliar dengan skema pembayaran langsung ke rekening perguruan tinggi mitra di seluruh Indonesia. Langkah teknis ini memastikan transparansi penuh dan memotong celah bagi praktik pungutan liar (pungli), sebuah komitmen yang ditegaskan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Drs. H. Firmanza DP, S.H., M.Si. Selain itu, kebijakan ini juga mematahkan diskriminasi sosial ekonomi. Sulawesi Tengah menjadi satu-satunya provinsi yang berani menanggung biaya UKT jenjang S1 hingga S3 untuk seluruh mahasiswa ber-KTP Sulawesi Tengah sampai lulus tanpa perbedaan golongan kaya atau miskin, dengan nilai tanggungan mencapai Rp20 juta per semester. Memasuki tahun 2026, jangkauan program ini terus diperluas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke jenjang pascasarjana, dengan fokus strategis pada bidang kedokteran spesialis dan keahlian tambang untuk mendukung kebutuhan industri daerah secara berdaulat. Upaya perluasan akses pendidikan ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda unggul yang siap berdaya saing global. Namun, di balik semua data statistik dan triliunan alokasi anggaran, esensi sejati dari sebuah kebijakan publik adalah nasib manusia yang diperjuangkan di dalamnya. Perjalanan kepemimpinan Dr. H. Anwar Hafid—dari seorang pamong di tingkat terbawah hingga dipercaya memimpin Sulawesi Tengah—menunjukkan bahwa empati lapangan tidak pernah bisa direkayasa. Beliau memahami betul bahwa pembebasan uang kuliah tunggal dan jaminan kesehatan gratis adalah cara paling riil untuk mengembalikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh lapisan warga.
Manfaat konkret kebijakan ini dirasakan langsung di tingkat tapak oleh warga seperti Anto, seorang petani asal Parigi. Kehadiran program beasiswa dan pendidikan gratis ini telah meruntuhkan beban berat kecemasan ekonomi keluarganya. Tidak hanya membebaskan biaya SPP di perguruan tinggi, program ini juga mencakup perlindungan menyeluruh di tingkat sekolah menengah berupa pembagian seragam gratis, sepatu, dan tas bagi puluhan ribu siswa SMA/SMK/SLB, baik negeri maupun swasta, yang belum terjangkau oleh Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat. Melalui visi pembangunan daerah menuju 'Sulteng Nambaso' yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera, pemerintah provinsi berkomitmen untuk mewujudkan target ambisius 'satu rumah satu sarjana'. Pada April 2026, target penerima manfaat beasiswa ditingkatkan menjadi 25.000 mahasiswa dengan sistem pendaftaran yang semakin transparan dan merata. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah riuhnya panggung politik nasional, sebuah empati nyata yang dijalankan dengan tata kelola bersih mampu melahirkan keadilan sosial yang benar-benar sampai ke pintu rumah warga paling terpencil sekalipun.
