Sisi Daerah

Runtuhnya Politik Uang

Di tengah anggapan Pilkades identik dengan kekuatan uang dan jaringan elite, seorang pemilah sampah justru membuat kejutan di Cikarang Barat. Tanpa latar belakang elite politik, Surya bin Sarmad berhasil menumbangkan petahana Subur Rustadi dalam Pilkades Mekarwangi dengan selisih hanya 92 suara. Kemenangannya membuka pertanyaan: apakah uang mulai kehilangan daya tawarnya dalam politik desa, atau justru modal sosial sedang menemukan kekuatannya?

25 September 2026•5 Kali Dilihat
Oleh: Leqom
Runtuhnya politik uang

Kredit: AI

CIKARANG, SISIPUBLIK.ID — Di antara barang-barang buangan pabrik yang setiap hari dipilahnya, Surya mungkin tidak pernah membayangkan suatu hari akan berdiri sebagai orang yang mendapat kepercayaan memimpin sebuah desa. Tangannya terbiasa memilah benda yang bagi orang lain sudah tidak berguna. Barang yang masih memiliki nilai dipisahkan, dikumpulkan, kemudian dijual kembali. Dari pekerjaan sederhana itu, lelaki 46 tahun tersebut menghidupi keluarganya sekaligus tiga orang pekerja. Rumahnya sederhana, penghasilannya pun jauh dari ukuran orang yang lazim disebut memiliki modal besar untuk masuk ke arena politik. Namun, September 2026 membawa cerita berbeda sewaktu Surya maju dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lawan politiknya bukan sembarang orang, seorang petahana yang secara politik tentu sudah memiliki pengalaman dan jaringan pemerintahan. Sedangkan Surya datang dengan sesuatu yang menurut sebagian orang justru tidak dimilikinya: uang sebagai sumber kekuatan meraih suara. Niat Surya bin Sarmad untuk mencalonkan pun mendapat cibiran, dan bahkan sempat dipertanyakan oleh orang terdekatnya yaitu sang istri yang mempertanyakan modal dari mana untuk maju pencalonan. Ratih Ratnasari sang istri, tahu betul kondisi ekonomi keluarga mereka. Dengan penghasilan sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan, keputusan untuk maju sebagai calon kepala desa bukan perkara ringan.

“Pak, kita kan enggak punya. Modalnya enggak ada, masa mau maju terus?” ujar Surya mengisahkan pertanyaan sang istri kala itu. Jawaban Surya pun sederhana. “Enggak apa-apa, kita maju aja terus.” Melihat kenekatannya, Surya bahkan disebut sebagai orang gila yang nekat karena kondisi ekonominya yang masih kategori desil 1. Bahkan ada orang yang lebih halus dengan menyebut keluarga Surya masuk desil 5. Hinaan, cibiran-cibiran orang yang menganggap kecil itu sampai ke telinga Surya, namun semuanya tak membuat semangatnya mundur. Ia memilih percaya bahwa kontestasi politik tidak seluruhnya dapat dihitung dengan uang.

“Saya orangnya optimis dan saya enggak percaya hal-hal kayak gitu. Rezeki itu kan bukan manusia yang menentukan,” ujar Surya bin Sarmad. Berkat motivasi, semangat dan dorongan dari warga yang mendukungnya, membuat tekad Surya makin kuat untuk maju dalam Pilkades Mekarwangi. “Tekad saya cuma satu, bagaimana mengabdi dan bermanfaat untuk warga saya,” tegasnya. Menurut Surya, pencalonannya bermula dari percakapan dengan teman-teman dan dukungan orang-orang di sekitarnya. “Saya dari hati sendiri. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Semua support untuk mencalonkan sebagai kepala desa,” katanya. Keraguan sempat menyelimuti hati dan pikiran Surya. Pasalnya, dalam setiap pemilihan kepala desa di daerahnya, orang yang mendapat kemenangan adalah orang yang siap dengan uang dalam jumlah besar.

Bahkan dalam satu survei penelitian menemukan fakta bahwa Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang sarat dengan politik uang dalam Pemilu 2019 khususnya di Dapil II yang mencakup Cikarang Barat-Cibitung. Tak hanya dalam Pemilu, politik uang juga begitu masif dalam pemilihan kepala desa sehingga muncul kesimpulan siapa yang punya uang lebih banyak dianggap memiliki peluang lebih besar. Siapa yang mempunyai jaringan lebih luas dianggap lebih siap. Siapa yang pernah memegang jabatan dianggap lebih dikenal. Tapi Surya datang dengan ukuran yang berbeda. Pencalonannya bahkan dianalogikan seperti “semut melawan gajah”. Di tengah politik desa yang kerap diasosiasikan dengan kekuatan modal, Surya menunjukkan bahwa ada modal lain yang bekerja: jaringan sosial, kedekatan dan kepercayaan.

Hubungan baik dengan tetangga, kepercayaan, kedekatan dan rekam jejak Surya yang relatif baik di mata semua warga menjadi modal penting bagi Surya untuk melangkah ke depan. Modal sosial yang dimiliki Surya inilah yang menjadi babak awal kemenangannya meraih simpati warga Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan meraih suara 4.107, sementara petahana hanya mendapat suara 4.015 membuat Surya terpilih menjadi pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Mekarwangi walau dengan selisih suara tipis sebanyak 92 suara. Kemenangan Surya juga memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam tentang politik desa. Bahwa selain uang, ada modal lain yang bekerja dalam sebuah kontestasi: modal sosial. Kemenangan itu menjadi semacam jawaban terhadap orang-orang yang sebelumnya meragukan langkahnya. Dan cerita Surya menjadi cerita bagaimana seseorang yang secara ekonomi berada di pinggir justru dapat masuk ke pusat kekuasaan paling dekat dengan kehidupan warga: pemerintahan desa.

Setelah kemenangan diraih Surya, cerita pun masih berjalan. Baginya, menang pilkades dengan selisih 92 suara adalah satu persoalan dan mengelola desa adalah persoalan yang sama sekali berbeda. Setelah dilantik, Surya akan berhadapan dengan APBDes, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset desa, persoalan sosial hingga tuntutan warga yang mungkin jauh lebih kompleks dibandingkan masa kampanye. Di titik ini, modal sosial yang membawanya menuju kemenangan harus berubah menjadi kapasitas pemerintahan. “Saya harus menjaga kepercayaan warga yang sudah memilih dan mempercayakan saya untuk memimpin Desa Mekarwangi menjadi lebih maju dan sejahtera,” tegas Surya.

Bagi Surya, kepercayaan warga tidak boleh berhenti sebagai modal elektoral tetapi harus menjadi energi untuk membangun pemerintahan desa yang transparan, terbuka dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kisah Surya memberi pelajaran penting tentang demokrasi lokal. Bahwa politik tidak selalu dimonopoli oleh mereka yang memiliki modal ekonomi besar, tetapi juga tidak boleh romantisasi kemiskinan diglorifikasi untuk menarik simpati suara warga. Tidak memiliki uang bukan otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik. Sebaliknya, memiliki sumber daya ekonomi juga tidak otomatis membuat seseorang menjadi pemimpin yang buruk. Yang menentukan justru apa yang dilakukan setelah mendapatkan mandat. Makna yang dapat kita petik dari kisah Surya adalah tak peduli dari mana kita berasal, selama ada niat baik untuk membangun masyarakat maka harus diwujudkan walau tidak gampang untuk menyatakannya.

Dari tempat pemilahan sampah hingga balai desa, perjalanan Surya menunjukkan satu hal sederhana. Dalam demokrasi, seseorang mungkin tidak memiliki banyak uang untuk membeli panggung. Tetapi ia masih bisa memiliki sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan mudah—kepercayaan. Dan kini, setelah kepercayaan itu diberikan, warga Mekarwangi menunggu satu pembuktian, apakah suara yang memenangkan Surya juga akan melahirkan pemerintahan desa yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.***

Artikel Terkait

Gebrakan Gubernur Pramono Anung yang Bikin Warganet Gaduh Sekaligus Terkesima

Gebrakan Gubernur Pramono Anung yang Bikin Warganet Gaduh Sekaligus Terkesima

Kantor Gubernur DKI Jakarta kini tak lagi hanya berdiri kokoh di Balai Kota, melainkan telah berpindah ke dalam genggaman tangan setiap warga. Di bawah kepemimpinan Pramono Anung, kebijakan publik tak lagi hanya soal birokrasi kaku, melainkan sebuah narasi digital yang diuji secara real-time oleh jempol warganet. Pramono telah bertransformasi menjadi "Gubernur Digital"—seorang pemimpin yang responsif, tak jarang memicu perdebatan, namun tetap menjadikan ruang siber sebagai kompas kebijakan. Salah satu bukti nyata gaya kepemimpinan ini terlihat saat alam mengirimkan ancaman serius yang menuntut aksi cepat dalam hitungan jam.

25 Sep 2026
Akibat Kebijakan yang Melupakan Sejarah Bencana

Akibat Kebijakan yang Melupakan Sejarah Bencana

Tragedi banjir bandang di Solok dan bencana di Palu menjadi bukti nyata akibat dari pengabaian sejarah bencana dalam kebijakan tata ruang. Pembelajaran dari kearifan lokal Smong di Simeulue menegaskan pentingnya mengintegrasikan rekam jejak historis bencana ke dalam perencanaan tata ruang demi keselamatan jiwa dan pembangunan yang berkelanjutan.

24 Sep 2026
Swasembada Pangan Tapi Petani Masih Cemas

Swasembada Pangan Tapi Petani Masih Cemas

Indonesia disebut menuju swasembada pangan. Di balik angka produksi yang terus digenjot, petani masih berhadapan dengan persoalan lama: harga gabah, biaya produksi, sempitnya lahan, dan ketidakpastian pendapatan.

23 Sep 2026
Antara Lumpur dan Mandat Rakyat

Antara Lumpur dan Mandat Rakyat

Ketika banjir merendam rumah, memutus jalan, dan menghantam mata pencaharian warga, sejumlah anggota DPR RI memilih pulang ke daerah pemilihannya. Mereka datang membawa bantuan, menemui korban, dan melihat kerusakan dari dekat. Tetapi di balik kunjungan itu ada pertanyaan yang lebih penting: setelah kembali ke Senayan, apa yang mereka bawa—selain cerita tentang banjir?

17 Sep 2026