JAKARTA, Sisipublik.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah telah menjadi ancaman kesehatan masif setelah menyebabkan ribuan siswa keracunan di berbagai wilayah. Skala kegagalan program ini dinilai sudah bersifat sistemik, yang tidak hanya mengancam kesehatan fisik anak-anak sekolah, tetapi juga merusak rasa aman dan memicu trauma. Di tengah krisis ini, tingkat kepedulian para pejabat negara dan wakil rakyat—khususnya anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) terdampak—kini menjadi sorotan utama. Kasus paling parah tercatat di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Seorang siswi SMKN 1 Berastagi bernama Febiona Purba (16) mengalami gejala mual hebat hingga hilang ingatan sesaat (amnesia) setelah menyantap porsi MBG. Gejala medis ini mengindikasikan adanya kontaminan berbahaya yang jauh melebihi bakteri pencernaan biasa.
Menanggapi insiden tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengunjungi RS Efarina Etaham dan RSU Amanda Berastagi pada Jumat, 11 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas nama pemerintah. Pihaknya juga menjanjikan rujukan medis ke Jakarta bagi Febiona serta memastikan Badan Gizi Nasional (BGN) menanggung seluruh biaya pengobatan. Meskipun demikian, penanganan ini dinilai sebatas pemadaman kebakaran di tengah krisis yang sudah meluas. Di sisi lain, keberadaan dan suara para wakil rakyat dari Dapil Sumatera Utara III—seperti Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Hinca Panjaitan—serta anggota DPR terdampak lainnya dipertanyakan karena belum terlihat menuntut audit investigatif terhadap vendor sejak awal.
Sebaran wilayah kasus menunjukkan bahwa keracunan MBG merupakan bentuk kegagalan sistemik kontrol keamanan pangan oleh BGN, bukan sekadar "masalah teknis di lapangan". Rantai pasok pangan yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti tidak memiliki protokol mitigasi risiko yang memadai. Beberapa wilayah hotspot insiden keracunan MBG antara lain:
Jawa Tengah: Terjadi ledakan kasus di Kabupaten Rembang (SMAN 1 Lasem dan MAN 2 Rembang) serta Kabupaten Grobogan.
Jawa Timur: Ratusan siswa bertumbangan di Kabupaten Sidoarjo.
Nusa Tenggara Barat: Ratusan siswa terdampak di Kabupaten Lombok Tengah.
Sumatera & Sulawesi: Laporan kasus tercatat mulai dari Agam, Bener Meriah, hingga Tana Toraja.
Di tengah minimnya respons dari sebagian besar wakil rakyat, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP (Dapil Jawa Tengah III), Edy Wuryanto, S.Kep., M.Kep., menyuarakan kritik keras. Edy menegaskan bahwa BGN tidak boleh sekadar "cuci tangan" dengan menangani korban. Ia menuntut empat langkah tegas dan mendasar:
· Evaluasi Total dan Fundamental: Membongkar ulang seluruh sistem pengawasan dari hulu ke hilir karena sistem yang ada dinilai cacat permanen setelah gagal melindungi puluhan ribu anak.
· Investigasi Berbasis Sains: Melakukan uji sampel laboratorium secara transparan untuk mengidentifikasi jenis racun.
· Sanksi Pidana Bagi Vendor: Menyeret SPPG atau vendor yang lalai ke ranah pidana demi efek jera, bukan sekadar pemutusan kontrak.
· Moratorium Tanpa Kompromi: Menghentikan sementara operasional SPPG bermasalah hingga standar keamanan pangan tersertifikasi ulang.
Kasus ini menjadi ujian akuntabilitas nyata bagi 37 anggota DPR dari dapil terdampak untuk membela keselamatan anak sekolah. Sorotan juga tertuju pada Dapil Jawa Timur I (Sidoarjo), di mana terjadi pergantian anggota DPR dari Adies Kadir ke Adela Kanasya Adies melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW). Perannya belum terlihat dalam mengawal kasus yang menimpa anak-anak di Sidoarjo.
Catatan Redaksi & Metodologi:
Data rekam jejak ini dihimpun oleh Sisipublik.id dari pemantauan media massa, risalah rapat DPR RI, dan siaran resmi periode 01–15 September 2026. Redaksi membuka ruang konfirmasi, tanggapan, dan klarifikasi bagi seluruh anggota DPR RI terkait melalui kanal resmi Sisipublik.id.
