BEKASI. SisiPublik.id — Pemerintah menyiapkan skema tukar tambah sepeda motor berbahan bakar bensin dengan motor listrik sebagai salah satu upaya mempercepat peralihan masyarakat menuju kendaraan listrik. Besarnya jumlah sepeda motor yang beredar membuat sektor kendaraan roda dua menjadi salah satu sasaran penting dalam agenda elektrifikasi transportasi. Rencana itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Menurut Prabowo, pemilik sepeda motor bensin yang sudah terlanjur memiliki kendaraan konvensional nantinya dapat mengikuti skema tukar tambah. Kendaraan lama diserahkan dan pemilik memperoleh motor listrik baru dengan membayar selisih harga.
“Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita bisa pikirkan tukar tambah. Kau setor motor lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah,” kata Prabowo dalam acara tersebut.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan aturan teknis mengenai pelaksanaan program tersebut. Ketentuan mengenai jenis motor bensin yang dapat ditukar, mekanisme penilaian kendaraan lama, besaran selisih harga, serta lembaga yang akan menjalankan program masih perlu disiapkan. Selain tukar tambah, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan untuk membuat motor listrik lebih terjangkau. CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan perbankan dan lembaga keuangan di bawah Danantara siap memberikan pembiayaan dengan suku bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Danantara juga tengah mengupayakan agar uang muka atau down payment (DP) pembelian motor listrik yang saat ini sekitar 10 persen dapat dikurangi, bahkan dihilangkan.
Rosan Roeslani menyebut jumlah sepeda motor di Indonesia saat ini berada di kisaran 140 juta unit. Setiap tahun terdapat sekitar 6 juta hingga 7 juta pembelian sepeda motor baru. Namun, pembelian motor listrik baru masih berada di kisaran 60 ribu hingga 70 ribu unit per tahun. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa adopsi motor listrik masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan pasar sepeda motor nasional. Oleh karena itu, pemerintah menilai diperlukan berbagai skema untuk mendorong masyarakat berpindah dari kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Tukar tambah menjadi salah satu opsi karena memungkinkan masyarakat memanfaatkan nilai ekonomi kendaraan lama ketika membeli motor listrik. Namun, rencana tukar tambah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan sebelum dapat diterapkan secara luas.
Salah satunya adalah menentukan nilai kendaraan bensin yang akan ditukar. Nilai tukar yang terlalu rendah berpotensi membuat pemilik motor memilih menjual kendaraan mereka melalui pasar umum. Sebaliknya, mekanisme penilaian yang transparan dan kompetitif dapat membuat tukar tambah menjadi lebih menarik bagi konsumen. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan ekosistem setelah masyarakat membeli motor listrik. Ketersediaan stasiun pengisian atau fasilitas penukaran baterai, bengkel, suku cadang, dan garansi menjadi bagian penting dalam keputusan konsumen. Dari sisi pembiayaan, penurunan bunga dan penghapusan DP juga perlu diikuti perhitungan mengenai total biaya yang harus dibayar konsumen hingga kredit lunas. Tenor yang lebih panjang memang dapat menurunkan cicilan bulanan, tetapi dapat meningkatkan total pembayaran.
Menurut Rosan, potensi pasar motor listrik Indonesia sangat besar. Ia memperkirakan nilai pasar motor listrik nasional dapat mencapai sekitar US$170 miliar atau sekitar Rp3.036 triliun berdasarkan kurs yang digunakan dalam perhitungannya. Menurut Presiden Prabowo, kebijakan tukar tambah motor bensin ke motor listrik tersebut berkaitan dengan kebutuhan Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan penggunaan kendaraan listrik juga dapat membantu menekan biaya operasional masyarakat sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Dalam acara peluncuran MoLiNas, Prabowo menyebut biaya penggunaan motor listrik dapat menghemat pengeluaran harian sekitar 50 persen hingga 70 persen dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Pemerintah berharap keuntungan dari sisi biaya tersebut dapat menjadi salah satu alasan masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Namun, keputusan konsumen nantinya tidak hanya ditentukan oleh biaya energi, tetapi juga harga kendaraan, cicilan, perawatan, baterai, fasilitas pengisian daya, dan layanan purnajual. Peluncuran MoLiNas di Cikarang tidak hanya diarahkan untuk memperkenalkan produk kendaraan listrik. Pemerintah juga mendorong pembangunan ekosistem industri yang melibatkan manufaktur, komponen, baterai, pembiayaan, distribusi, hingga layanan purnajual.
Prabowo menyebut pengembangan MoLiNas merupakan contoh konsep “Indonesia Incorporated”, yakni kolaborasi antara perusahaan swasta, BUMN, dunia usaha, dan akademisi untuk memperkuat kemampuan industri nasional. Fasilitas produksi yang menjadi lokasi peluncuran berada di PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Cikarang. Dalam acara tersebut, Presiden juga meninjau proses produksi motor listrik dan menandatangani penanda produksi ALVA sebanyak 20 ribu unit. Pemerintah kini masih perlu menerjemahkan rencana tersebut ke dalam mekanisme yang lebih konkret. Jika skema tukar tambah, pembiayaan, dan ekosistem pendukung dapat berjalan bersamaan, kebijakan tersebut berpotensi mempercepat perpindahan masyarakat dari motor bensin ke motor listrik. Sebaliknya, tanpa mekanisme yang jelas dan keuntungan ekonomi yang benar-benar dirasakan konsumen, target elektrifikasi kendaraan roda dua akan menghadapi tantangan besar mengingat sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sepeda motor berbahan bakar bensin untuk aktivitas sehari-hari. Dengan pasar sekitar 140 juta sepeda motor, perubahan kecil dalam pilihan kendaraan masyarakat berpotensi memberikan dampak besar terhadap konsumsi BBM, industri otomotif, dan kebutuhan energi nasional.
