Jakarta. Sisipublik.id - Dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan pada akhir Juli 2026 bentrokan di kawasan Matraman, Jakarta, dan tewasnya seorang terduga pencuri ayam akibat dikeroyok massa di Tabanan, Bali merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat dapat beralih dari kehidupan yang tampak normal menuju tindakan kekerasan dalam waktu yang sangat singkat. Meski berbeda dalam bentuk dan aktor yang terlibat, kedua peristiwa tersebut memperlihatkan satu persoalan mendasar, yaitu melemahnya kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme hukum dan ruang dialog.
Karl Marx memandang konflik sebagai konsekuensi logis dari pertentangan kepentingan yang melekat dalam setiap struktur masyarakat. Gagasan ini kemudian diperluas oleh Ralf Dahrendorf yang menegaskan bahwa konflik bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga lahir dari distribusi kekuasaan yang tidak seimbang. Dalam masyarakat modern, ketidakpuasan terhadap institusi dapat menciptakan ketegangan laten yang sewaktu-waktu berubah menjadi konflik terbuka. Bentrokan di Matraman memang dipicu oleh perselisihan tertentu, tetapi konflik semacam itu biasanya tidak akan membesar apabila tidak didukung oleh akumulasi ketegangan sosial, identitas kelompok yang kuat, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa.
Kasus di Tabanan memiliki pola yang berbeda, tetapi berakar pada persoalan yang serupa. Warga yang berulang kali kehilangan ternak merasa frustrasi dan menganggap proses hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Ketika seorang pria diduga tertangkap mencuri ayam, kemarahan kolektif berubah menjadi tindakan pengeroyokan yang berujung pada kematian. Dalam perspektif Max Weber, negara merupakan satu-satunya institusi yang memiliki monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah. Ketika masyarakat mengambil alih fungsi tersebut melalui tindakan main hakim sendiri, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan sekadar kemarahan spontan, melainkan krisis kepercayaan terhadap efektivitas negara dalam menegakkan hukum.
Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui pendekatan psikologi massa. Philip Zimbardo menjelaskan konsep deindividuation, yaitu kondisi ketika seseorang kehilangan identitas personal dan kontrol diri saat berada di dalam kerumunan. Individu yang biasanya mampu mengendalikan emosi menjadi lebih mudah melakukan tindakan agresif karena merasa tanggung jawab moral telah tersebar kepada seluruh anggota kelompok. Dalam situasi seperti itu, keputusan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan pada emosi kolektif yang terus menguat melalui dukungan sesama anggota massa.
Masyarakat Frustrasi
Penjelasan lain datang dari teori frustration-aggression yang dikembangkan oleh John Dollard dan rekan-rekannya. Teori ini menyatakan bahwa frustrasi yang berlangsung lama dapat berubah menjadi agresi ketika muncul sasaran yang dianggap sebagai penyebab penderitaan. Dalam kasus Tabanan, keresahan akibat pencurian ayam yang berulang menciptakan kemarahan terpendam; ketika muncul seseorang yang diduga sebagai pelaku, seluruh akumulasi frustrasi itu dilepaskan dalam bentuk kekerasan brutal. Korban tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh proses hukum yang adil, melainkan sebagai simbol dari seluruh keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Sementara itu, bentrokan di Matraman dapat dipahami melalui Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel. Menurut Tajfel, manusia cenderung mengelompokkan diri ke dalam kategori "kami" dan "mereka". Identitas kelompok memang memberikan rasa aman, tetapi dalam situasi konflik juga dapat melahirkan polarisasi tajam. Ketika loyalitas terhadap kelompok menjadi lebih kuat daripada penghormatan terhadap hukum, konflik kecil dapat berkembang menjadi bentrokan besar karena setiap tindakan dipersepsikan sebagai serangan terhadap kehormatan kelompok.
Kedua peristiwa tersebut juga mengingatkan kita pada konsep structural violence atau kekerasan struktural yang digagas oleh Johan Galtung. Menurutnya, kekerasan tidak selalu berbentuk pemukulan atau pembunuhan fisik secara langsung. Sistem sosial yang gagal menghadirkan rasa aman, keadilan, dan akses terhadap penegakan hukum juga merupakan bentuk kekerasan struktural karena menciptakan kondisi yang memungkinkan timbulnya kekerasan langsung. Dalam konteks ini, bentrokan maupun aksi main hakim sendiri bukan hanya kegagalan individu dalam mengendalikan emosi, melainkan cerminan dari belum optimalnya institusi negara dalam mencegah konflik sejak dini.
Lantas, bagaimana peran negara dalam kedua kasus tersebut? Negara dibentuk untuk menghindarkan manusia dari keadaan bellum omnium contra omnes—perang semua melawan semua. Jika masyarakat lebih memilih menghukum sendiri dibanding mempercayakan penyelesaiannya kepada hukum, kontrak sosial yang menjadi dasar berdirinya negara mulai mengalami keretakan. Sebaliknya, Hannah Arendt membedakan secara tegas antara kekuasaan dan kekerasan: kekuasaan memperoleh legitimasi melalui persetujuan masyarakat, sedangkan kekerasan sering kali muncul ketika legitimasi tersebut melemah. Semakin sering konflik diselesaikan melalui pemaksaan fisik, semakin terlihat bahwa ruang dialog dan kepercayaan sosial sedang menyusut.
Dalam konteks rasisme, penting untuk berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Berdasarkan informasi yang telah terverifikasi, baik bentrokan Matraman maupun kasus Tabanan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai konflik yang dipicu oleh ideologi rasial. Namun, teori Gordon Allport tentang prasangka tetap relevan sebagai pengingat bahwa pelabelan terhadap individu berdasarkan asal-usul, suku, atau kelompok sosial dapat memperluas konflik yang semula bersifat lokal menjadi konflik identitas yang jauh lebih dangerous. Oleh karena itu, setiap informasi yang beredar perlu diverifikasi agar tidak memperkuat stereotip atau memicu kebencian terhadap kelompok tertentu tanpa dasar.
Pelajaran terbesar dari dua peristiwa tersebut adalah bahwa konflik sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kriminalitas atau pelanggaran hukum biasa. Ia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh ketimpangan sosial, lemahnya kepercayaan terhadap institusi, dinamika psikologi massa, identitas kelompok, dan kualitas kepemimpinan publik. Penegakan hukum memang penting, tetapi tidak cukup. Negara perlu membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang adil, cepat, dan transparan. Pada saat yang sama, masyarakat perlu memperkuat budaya dialog, menolak aksi main hakim sendiri, serta menjaga agar perbedaan identitas tidak berubah menjadi alasan untuk membenarkan kekerasan.***
