Kudatuli I
JAKARTA. sisipublik.id – Ada tanggal-tanggal dalam sejarah yang tidak selesai hanya dengan pergantian kalender. Ia terus kembali, bukan sekadar sebagai peringatan, melainkan sebagai pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Tanggal 27 Juli adalah salah satunya. Tiga puluh tahun lalu, pada 27 Juli 1996, Jakarta menyaksikan sebuah benturan politik yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli, akronim dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Peristiwa itu bermula dari konflik perebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, tetapi dampaknya jauh melampaui pagar sebuah kantor partai.
Di balik benturan itu terdapat pertarungan politik yang jauh lebih besar: tentang siapa yang berhak memimpin partai, campur tangan kekuasaan terhadap kehidupan politik, pembatasan oposisi, dan ruang demokrasi yang pada masa Orde Baru begitu sempit. Kudatuli bukan sekadar cerita tentang kerusuhan semata. Ia adalah bagian dari sejarah panjang perjalanan demokrasi Indonesia, sebuah titik ketika konflik internal partai, kekuasaan negara, gerakan masyarakat sipil, dan keberanian kelompok oposisi bertemu dalam satu peristiwa yang meninggalkan luka panjang. Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana sebuah rezim dapat melihat perbedaan politik sebagai ancaman, di mana ketika ruang demokrasi dipersempit, konflik yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme politik justru berpotensi berubah menjadi kekerasan.
Dari sanalah pentingnya mengingat Kudatuli kembali, bukan untuk menghidupkan dendam masa lalu atau menjadikan sejarah sekadar ritual tahunan. Pengingatan ini hadir untuk membaca kembali bagaimana demokrasi pernah kehilangan ruangnya, bagaimana kekuasaan bekerja ketika kontrol terhadap negara begitu kuat, dan bagaimana masyarakat sipil perlahan menemukan keberaniannya untuk melawan. Peristiwa Kudatuli juga tidak bisa dilepaskan dari perjalanan menuju Reformasi 1998, sebab dua tahun setelah peristiwa tersebut, rezim Orde Baru akhirnya runtuh. Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa, sehingga ruang politik terbuka, kebebasan pers tumbuh, partai politik bermunculan, dan pemilu menjadi lebih kompetitif.
Namun, sejarah tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Tiga dekade setelah Kudatuli, pertanyaan-pertanyaan dasar tentang demokrasi tetap relevan untuk digaungkan. Apakah demokrasi Indonesia telah benar-benar menjadi milik rakyat? Apakah kebebasan politik semakin kuat atau justru menghadapi bentuk-bentuk tekanan baru? Apakah masyarakat sipil masih memiliki ruang yang cukup untuk mengawasi kekuasaan, dan apakah generasi yang lahir setelah Reformasi memahami mengapa peristiwa seperti Kudatuli harus terus diingat? Khusus untuk memperingati peristiwa itu, sisipublik.id menyajikan tulisan serial yang mencoba menengok kembali 27 Juli 1996 dari berbagai sudut mulai dari pemicu awal, tokoh di balik pertarungan politik, para korban, hingga alasannya menjadi penanda penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Meninjau Kembali Pemicu Bentrokan
Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, menjadi titik pusat peristiwa Kudatuli. Tiga puluh tahun kemudian, peristiwa itu masih menyisakan pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pagi 27 Juli 1996. Mengapa konflik kepemimpinan sebuah partai bisa berkembang menjadi kerusuhan besar, dan mengapa perebutan kantor partai tersebut menjadi salah satu titik penting yang mempercepat keruntuhan Orde Baru? Memahami Kudatuli tidak cukup hanya membacanya sebagai bentrokan internal antara dua kelompok PDI. Kudatuli harus ditempatkan dalam konteks politik Orde Baru, ketika negara memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan partai politik dan ruang oposisi politik sangat terbatas.
Pada awal 1990-an, PDI bukanlah partai yang memiliki posisi kuat dalam sistem politik Orde Baru. Di antara tiga partai peserta pemilu saat itu Golkar, PPP, dan PDI—Golkar menjadi kekuatan dominan, sementara PDI berada di posisi politik yang relatif lemah. Situasi berubah ketika Megawati Soekarnoputri, putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, semakin mendapatkan dukungan luas di tubuh PDI hingga terpilih sebagai ketua umum pada Kongres PDI di Surabaya tahun 1993. Kemenangan tersebut memiliki makna lebih besar daripada sekadar pergantian kepemimpinan partai. Di tengah pemerintahan Soeharto yang telah berkuasa selama puluhan tahun, nama Soekarno masih memiliki daya tarik politik yang kuat, sehingga kepemimpinan Megawati dipandang oleh banyak pihak berpotensi mengubah keseimbangan politik nasional.
Pemerintah kemudian memilih untuk tidak mengakui kepemimpinan Megawati, yang membuat konflik internal PDI semakin tajam. Di sisi lain, muncul kepengurusan tandingan yang dipimpin oleh Soerjadi melalui kongres di Medan pada Juni 1996. Dualisme ini bukan semata-mata pertarungan antara dua tokoh, melainkan merefleksikan persoalan yang lebih besar mengenai siapa yang berhak menentukan kepemimpinan sebuah partai politik. Kubu Megawati mempertahankan kepemimpinan yang mereka anggap sah berdasarkan Kongres Surabaya, sementara kubu Soerjadi mendapatkan pengakuan pemerintah melalui Kongres Medan. Ketika pemerintah ikut menentukan siapa yang dianggap sebagai kepengurusan yang sah, konflik internal partai otomatis berubah menjadi persoalan hubungan represif antara negara dan partai politik.
27 Juli: Pagi yang Mengubah Sejarah
Pada pagi 27 Juli 1996, kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro masih dikuasai oleh pendukung Megawati yang berjaga setelah muncul kekhawatiran bahwa kantor tersebut akan diambil alih oleh kubu Soerjadi. Sekitar pukul 06.20 WIB, massa pendukung Soerjadi mulai berdatangan ke lokasi. Dialog singkat antara kedua pihak tidak menghasilkan kesepakatan hingga akhirnya bentrokan pecah sekitar pukul 06.35 WIB. Massa mulai melempari kantor dengan batu dan benda-benda keras lainnya, yang kemudian berlanjut pada penyerbuan serta pengambilalihan kantor DPP PDI. Aparat keamanan kemudian mengambil alih kawasan tersebut, namun ketegangan tidak berhenti di Jalan Diponegoro. Massa yang berdatangan justru semakin banyak; aktivis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat ikut terlibat dalam aksi yang berkembang menjadi bentrokan terbuka dengan aparat. Pada siang hingga sore hari, kerusuhan meluas ke sejumlah kawasan di sekitar Salemba, ditandai dengan pembakaran kendaraan dan bangunan. Jakarta yang ketika itu berada di bawah kontrol politik ketat Orde Baru mendadak memperlihatkan wajah kekerasan yang selama bertahun-tahun tersembunyi di balik narasi stabilitas politik.
Kudatuli dan Konflik Nasional
Menurut hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa tersebut mengakibatkan lima orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang. Komnas HAM juga mencatat adanya indikasi pelanggaran terhadap sejumlah hak dasar, termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat, perlindungan terhadap jiwa manusia, serta perlindungan atas harta benda. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Kudatuli bukan sekadar kerusuhan biasa. Ada manusia yang kehilangan nyawa, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, dan orang-orang yang hingga bertahun-tahun kemudian masih menyimpan pertanyaan mengenai keberadaan mereka yang hilang.
Dalam membaca Kudatuli, pertanyaan tentang siapa yang melakukan penyerangan memang penting, tetapi ada pertanyaan lain yang jauh lebih mendasar: mengapa sebuah konflik kepartaian dapat berkembang sedemikian jauh hingga menghasilkan kekerasan dan korban jiwa? Jawabannya tidak dapat dilepaskan dari karakter politik Orde Baru yang menjadikan stabilitas politik sebagai alasan utama negara untuk mengendalikan kehidupan partai. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, melainkan juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah dan konfigurasi politik nasional.
Dalam situasi seperti itu, partai politik sulit berkembang sebagai kekuatan yang benar-benar mandiri. Konflik PDI pada 1990-an sesungguhnya memperlihatkan persoalan yang lebih luas, di mana batas antara kepentingan negara dan kepentingan partai menjadi sangat kabur. Peristiwa Kudatuli menjadi catatan sejarah penting karena memperlihatkan apa yang terjadi ketika sebuah rezim merasa perlu mengendalikan kekuatan politik yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaannya.***
