Andie Peci : Keteladanan Lebih Kuat Dari Kampanye Pencitraan

Jakarta. Sisipublik.id - Media massa menghadapi tantangan yang sama. Di satu sisi, media dituntut menyajikan informasi yang berkualitas dan mencerahkan. Di sisi lain, persaingan mendapatkan perhatian publik mendorong media ikut mengedepankan isu-isu yang mudah viral. Media sosial mempercepat perubahan itu. Politisi kini dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa melalui proses penyuntingan media. Kedekatan ini memiliki sisi positif karena memperluas akses komunikasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar menjelang Pemilu 2029. Generasi muda yang mendominasi daftar pemilih adalah generasi yang sangat akrab dengan media digital. Mereka memperoleh informasi politik melalui berbagai platform yang bergerak sangat cepat. Tanpa penguatan literasi politik, ruang digital berpotensi lebih banyak membentuk persepsi daripada pemahaman.

Di tengah menguatnya politik pencitraan, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berulang kali mengingatkan bahwa perilaku memilih masyarakat Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh program dan ideologi, tetapi juga oleh faktor kedekatan emosional, popularitas kandidat, dan persepsi terhadap figur. Dalam konteks demokrasi elektoral, citra personal sering kali lebih mudah diterima pemilih dibandingkan uraian program yang kompleks. “Sosok Andie Peci memperkuat bahwa sosok dia yang diterima semua kalangan. Bekerja tanpa pencitraan, justru lebih bisa dipahami dibanding politisi yang berbusa-busa menjual program di atas kertas,” ujarnya kepada media.

Afan Gaffar, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, pernah mengingatkan bahwa demokrasi yang berkualitas memerlukan berkembangnya budaya politik partisipatif. Tanpa warga negara yang kritis dan terdidik secara politik, demokrasi mudah terjebak dalam mobilisasi massa, kultus figur, dan keputusan politik yang lebih didasarkan pada emosi daripada pertimbangan rasional. Politik dan Demokrasi seharusnya menjadi ruang pendidikan publik. Setiap pemilu bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan bagi warga negara untuk memahami gagasan, menilai rekam jejak, dan menguji kapasitas para kandidat. Andie Peci mengingatkan kita tentang fungsi-fungsi ideal dari politik dan demokrasi yang seperti itu. Namun sayang, kesadaran kita tentang itu justru muncul kembali berbarengan dengan kepergian sosok Andie Peci.

Andie Peci atau Andy Kristiantono hanyalah seorang aktivis buruh sekaligus tokoh suporter Persebaya yang meninggal dunia pada Juli 2026. Semasa hidupnya, ia dikenal bukan karena jabatan politik ataupun ambisi elektoral, melainkan karena konsistensinya memperjuangkan hak-hak buruh, mengadvokasi suporter, dan membangun solidaritas sosial. Dalam konteks tersebut, Andie Peci dapat dipahami sebagai contoh bagaimana pendidikan politik dapat berlangsung di luar ruang kelas, tanpa slogan, tanpa baliho, dan tanpa pencitraan. Sebagai aktivis buruh yang tergabung dalam organisasi serikat pekerja, ia beberapa kali memimpin aksi memperjuangkan status pekerja dan hak-hak buruh. Bahkan ketika berhadapan dengan aparat, ia tetap menuntut agar proses hukum berjalan sesuai prosedur dan menghormati hak warga negara.

Pendekatan seperti ini berbeda dengan pola pendidikan politik yang bertumpu pada kultus individu. Di era media sosial, tidak sedikit tokoh yang lebih sibuk membangun citra dibanding membangun kesadaran masyarakat. Politik kemudian direduksi menjadi persoalan popularitas, jumlah pengikut, atau kemampuan mengendalikan opini publik. Andie Peci justru memperlihatkan arah sebaliknya. Namanya dikenal karena rekam jejak, bukan karena strategi komunikasi yang dibuat untuk kepentingan elektoral. Ia membangun legitimasi melalui konsistensi tindakan. Pendidikan politik yang lahir dari keteladanan semacam ini sering kali lebih efektif dibandingkan ceramah politik yang penuh retorika. Namun, yang semakin menonjol dalam praktik demokrasi Indonesia justru sebaliknya: politik tampil sebagai panggung pencitraan, sementara pendidikan politik tertinggal di belakang.

Di ruang digital, algoritma lebih menyukai konten yang emosional daripada argumentatif. Potongan video berdurasi pendek, slogan yang mudah ingat, hingga gestur yang dianggap "merakyat" lebih cepat menjadi perbincangan dibandingkan diskusi tentang kebijakan publik. Politik pun berubah menjadi kompetisi membangun persepsi, bukan adu gagasan. Fenomena ini tidak lahir begitu saja. Sejak era televisi hingga dominasi media sosial, komunikasi politik semakin berorientasi pada daya tarik visual dan personal. Figur politik diposisikan sebagai "produk" yang harus disukai publik. Akibatnya, pendidikan politik kehilangan ruang. Debat publik sering kali lebih ramai membahas gaya berpakaian kandidat, kemampuan membuat konten, atau viralnya sebuah pernyataan, daripada substansi program yang akan menentukan masa depan bangsa.

Di sinilah paradoks demokrasi Indonesia muncul. Partisipasi politik meningkat, akses informasi semakin luas, tetapi belum tentu diikuti oleh meningkatnya literasi politik. Informasi melimpah tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Justru di tengah banjir informasi, masyarakat sering kesulitan membedakan antara fakta, opini, propaganda, dan pencitraan.***