Judul Buku: Daerah Calon Tunggal: Tantangan dan Refleksi Demokrasi Jawa Timur
Penulis: KPU Jawa Timur
Tahun Terbit: 2026
JAKARTA. Sisipublik.id - Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah merupakan paradoks demokrasi Indonesia. Di satu sisi, pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung sebagai simbol kedaulatan rakyat. Di sisi lain, semakin banyak daerah justru hanya menyajikan satu pasangan calon yang harus "bertanding" melawan kotak kosong. Dalam konteks itulah buku Daerah Calon Tunggal: Tantangan dan Refleksi Demokrasi Jawa Timur menjadi bacaan penting untuk memahami perubahan wajah demokrasi lokal pascareformasi. Buku ini tidak sekadar mendokumentasikan penyelenggaraan Pilkada di Jawa Timur. Nilai utamanya terletak pada keberanian mengangkat persoalan yang selama ini sering dianggap sebagai konsekuensi teknis pemilu, padahal sesungguhnya merupakan persoalan politik yang jauh lebih mendasar. Calon tunggal bukan sekadar hasil minimnya kandidat, melainkan gejala menyempitnya ruang kompetisi dalam demokrasi lokal.
Dalam teori demokrasi Robert Dahl, demokrasi modern mensyaratkan adanya kompetisi yang nyata (public contestation) dan partisipasi politik yang luas (inclusive participation). Pemilu kehilangan substansinya apabila warga tidak disuguhi pilihan yang benar-benar kompetitif. Dari perspektif ini, calon tunggal merupakan tanda melemahnya salah satu unsur utama demokrasi, yaitu kompetisi. Joseph Schumpeter memandang demokrasi sebagai mekanisme kompetisi antarelite untuk memperoleh mandat rakyat. Artinya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh adanya persaingan yang terbuka. Ketika hampir seluruh partai politik mendukung satu kandidat, mekanisme kompetisi tersebut berubah menjadi formalitas. Pemilih tetap datang ke TPS, tetapi pilihan politik yang tersedia menjadi sangat terbatas.
Fenomena ini juga dapat dibaca melalui teori cartel party yang dikembangkan Richard Katz dan Peter Mair. Menurut teori tersebut, partai-partai politik cenderung bekerja sama untuk mempertahankan kepentingan elite daripada bersaing menawarkan alternatif kepada masyarakat. Dalam konteks Pilkada, hampir seluruh partai bergabung untuk mendukung satu kandidat sehingga fungsi kompetitif partai melemah. Buku ini secara implisit memperlihatkan gejala tersebut melalui berbagai kasus di Jawa Timur. Salah satu kelebihan buku ini adalah keberhasilannya menunjukkan bahwa persoalan calon tunggal tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan tingginya biaya politik, lemahnya kaderisasi partai, dominasi petahana, serta semakin pragmatisnya proses pembentukan koalisi. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak berhenti pada perubahan aturan pencalonan, tetapi juga menyentuh pembenahan kelembagaan partai politik.
Namun demikian, buku ini akan lebih kuat apabila memperluas pembahasannya ke aspek sosiologis. Mengapa masyarakat di sejumlah daerah menerima calon tunggal tanpa resistensi berarti? Mengapa kotak kosong jarang mampu menjadi gerakan politik yang efektif? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena demokrasi bukan hanya soal aturan, tetapi juga budaya politik dan perilaku pemilih. Selain itu, pembahasan mengenai pengalaman negara lain yang menghadapi minimnya kompetisi elektoral akan memperkaya analisis. Perbandingan internasional dapat membantu pembaca memahami bahwa fenomena semacam ini bukan hanya persoalan Indonesia, tetapi juga tantangan demokrasi di banyak negara ketika kekuatan politik terkonsentrasi pada segelintir elite. Meski demikian, buku ini tetap memiliki nilai strategis sebagai dokumentasi sekaligus refleksi atas perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak dapat diukur hanya dari aspek administratif, melainkan juga dari kualitas kompetisi politik yang berlangsung.
Pada akhirnya, buku ini mengingatkan bahwa ancaman terbesar demokrasi bukan hanya kecurangan dalam pemungutan suara, melainkan hilangnya pilihan sebelum pemungutan suara itu sendiri. Demokrasi memang masih berjalan, tetapi kompetisinya semakin menipis. Ketika pilihan politik menyempit akibat konsolidasi elite dan lemahnya regenerasi partai, pemilu berisiko berubah menjadi prosedur tanpa substansi. Sebagai karya reflektif, buku ini layak dibaca oleh penyelenggara pemilu, akademisi, mahasiswa, partai politik, dan masyarakat sipil. Isu yang diangkat bukan hanya relevan bagi Jawa Timur, melainkan juga menjadi cermin bagi masa depan demokrasi lokal Indonesia. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi apakah calon tunggal diperbolehkan secara hukum, melainkan apakah demokrasi masih dapat berkembang sehat apabila kompetisi politik terus menyusut.
