JAKARTA. Sisipublik.id - Jika kita sebagai orang tua siswa yang anaknya mengalami keracunan makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), apa yang kira-kira kita harapkan dari sosok pemimpin atau pejabat publik? Tentu bukan bantahan dingin atau tuduhan bahwa kepanikan Anda adalah bagian dari permainan politik. Masyarakat yang sedang tertimpa musibah hanya butuh satu hal sederhana namun mendasar: empati. Artikel koran Kompas edisi Selasa, 22 September 2026 bertajuk “Empati dan Komunikasi Saat Krisis MBG”, menyajikan sebuah cermin besar bagi gaya komunikasi pejabat kita. Artikel tersebut membandingkan dua model respons pejabat publik dalam menghadapi krisis kesehatan yang menimpa ribuan siswa akibat keracunan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Dari satu peristiwa krisis yang sama, publik diperlihatkan dua kutub sikap yang sangat bertolak belakang.
Model pertama diwakili oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada Jumat, 11 September 2026, Wapres turun langsung menemui dan berdialog dengan orang tua siswa keracunan di Rumah Sakit Efrina Etaham Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Di ruang perawatan itu, para orang tua mencurahkan beban berat yang sedang mereka pikul: mulai dari kondisi anak yang tak kunjung pulih, pembengkakan biaya rumah sakit, hingga kehilangan pendapatan harian karena harus berjaga di rumah sakit. Respons yang diberikan Wapres tidak berbelit-belit atau defensif. Ia berjanji bahwa para siswa akan mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik, sebuah kepastian yang terbukti ampuh menenangkan hati para orang tua yang dilanda kecemasan. Tidak berhenti di situ, Wapres juga menunjukkan pemahaman terhadap kondisi psikologis korban dengan tidak memaksakan siswa yang masih trauma untuk langsung mengonsumsi makanan MBG kembali. Komunikasi yang membumi ini menyampaikan pesan kuat kepada publik bahwa pemerintah tidak menganggap remeh tragedi yang menimpa anak-anak sekolah.
Model kedua, diperlihatkan melalui pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Dalam merespons krisis yang sama, Kepala BGN justru menyatakan bahwa program MBG secara keseluruhan sebenarnya tidak memiliki masalah sama sekali. Ia mengklaim bahwa kegaduhan yang ramai di media sosial hanyalah isu politik yang dimainkan oleh berbagai pihak, mulai dari guru, orang tua siswa, wartawan, hingga oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pernyataan yang terkesan menyerang balik dan menyalahkan para korban serta kelompok masyarakat ini berbuah fatal. Warganet merespons keras karena menganggap Kepala BGN sama sekali tidak menunjukkan simpati atas musibah kemanusiaan yang sedang dihadapi masyarakat.
Dua pendekatan ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi empati bagi pejabat publik. Di saat krisis terjadi, merespons dengan pernyataan yang mengecilkan masalah atau melempar tuduhan politik justru menjadi bahan bakar yang memupuk kemarahan publik terhadap pemerintah. Sejarah telah berulang kali membuktikan betapa bahayanya pejabat publik yang abai terhadap rasa keadilan masyarakat. Jika kita memutar kembali ingatan pada peristiwa kerusuhan Agustus 2025, salah satu pemicu utamanya adalah letupan kemarahan publik akibat pernyataan beberapa anggota DPR seperti Eko Patrio, Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Nafa Urbach, dan Adies Kadir, yang terkesan meremehkan kritik masyarakat terkait kebijakan tunjangan perumahan bagi wakil rakyat. Akibat komunikasi yang arogan dan meremehkan itu, rumah para anggota DPR tersebut sampai menjadi sasaran penjarahan massa.
Empati sebagai Nilai Dasar Masyarakat Indonesia, hal yang ironis adalah bahwa nilai-nilai seperti empati, tepo sliro, dan tenggang rasa bukanlah hal asing bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai mulia ini telah diajarkan sejak kita kanak-kanak melalui pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Namun, pertanyaan mendasar yang timbul adalah mengapa nilai-nilai dasar tersebut seolah-olah menguap ketika seseorang menduduki jabatan publik?
Pada akhirnya, komunikasi publik seorang pejabat di masa krisis bukan sekadar soal merancang kata-kata manis atau menyelamatkan citra lembaga. Komunikasi publik adalah refleksi dari kepekaan nurani kepemimpinan. Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang selalu merasa paling benar atau sibuk membela diri. Yang masyarakat butuhkan adalah pemimpin yang mau duduk sejajar, mendengarkan dengan tulus, dan hadir membawa penawar di tengah penderitaan rakyat.
