JAKARTA, Sisipublik.id — Dalam beberapa bulan terakhir, dua peristiwa memperlihatkan bagaimana jarak itu dapat dipertemukan melalui komunikasi. Pertama, mahasiswa asal Amfoang, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan persoalan wilayahnya kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Asten Alfesus nama mahasiswa tersebut. Ia berbicara dengan tegas tentang infrastruktur rusak di wilayahnya. Mulai dari jalan yang rusak, jembatan yang hancur, sulitnya mendapatkan BBM, persoalan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai keterbatasan hidup masyarakat di wilayah perbatasan. Pertemuan itu bahkan berujung pada keputusan Gibran mengunjungi Amfoang pada 22 Mei 2026. Pemerintah menyatakan kunjungan tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat langsung kondisi infrastruktur dan layanan dasar di wilayah tersebut. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena kemudian memberikan apresiasi kepada mahasiswa. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan dengan santun justru berhasil membawa persoalan Amfoang ke hadapan pemerintah pusat.
“Penyampaian aspirasi masyarakat yang disampaikan dengan jernih dan tanpa prasangka, justru akan membuat banyak pihak simpatik. Buktinya, setelah mendengar keluhan aspirasi dari mahasiswa, Wakil Presiden justru langsung turun lapangan dan memberi perhatian,” tegas Emanuel Melkiades Laka Lena kepada media. Peristiwa kedua yang sama persis terjadi pada kuliah umum mahasiswa baru di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Seorang mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Adriano Jeconia Padama, menyampaikan keluhan mengenai persoalan ketersediaan beras di daerah asalnya saat berdialog dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Muladi Dome pada 6 Agustus 2026. Adriano yang merupakan mahasiswa baru Undip menyampaikan kondisi yang menurutnya masih menjadi persoalan bagi masyarakat di NTT. Ia mempertanyakan persoalan ketersediaan dan harga beras yang dirasakan masyarakat di daerah asalnya. Dalam dialog tersebut, Adriano tidak sekadar menyampaikan persoalan sebagai mahasiswa, tetapi membawa pengalaman masyarakat dari daerah asalnya ke hadapan pemerintah.
Pertanyaan dan keluhan tersebut kemudian mendapat perhatian dari Menteri Pertanian. Momen dialog antara Adriano dan Amran Sulaiman itu selanjutnya beredar di media sosial dan mendapat perhatian warganet. Persoalan beras menjadi isu penting bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti NTT, mengingat distribusi pangan menghadapi tantangan geografis dan biaya logistik. Karena itu, keluhan yang disampaikan Adriano menggambarkan persoalan pangan yang dialami masyarakat di daerah dan tidak selalu terlihat dari perspektif kebijakan di tingkat pusat. Dalam kesempatan tersebut, Amran disebut merespons keluhan mahasiswa itu dengan menghubungi Direktur Utama Perum Bulog untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan. Respons tersebut kemudian menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian dalam unggahan mengenai dialog tersebut.
Kedua peristiwa yang terjadi di Amfoang dan di Undip memperlihatkan bagaimana forum dialog antara pejabat pemerintah dan mahasiswa dapat menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan konkret yang dialami masyarakat. Bagi Asten Alfesus dan Adriano, kesempatan tersebut menjadi ruang untuk membawa persoalan daerah asalnya langsung kepada pengambil kebijakan. Sementara bagi pemerintah, keluhan tersebut menjadi masukan mengenai kondisi distribusi pangan di daerah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Dari Komunikasi Kekuasaan ke Komunikasi Kemanusiaan
Ada kecenderungan dalam komunikasi politik untuk melihat hubungan pemerintah dan masyarakat sebagai hubungan vertikal. Yang satu berbicara, yang lain mendengar. Yang satu memberi kebijakan, yang lain menerima. Komunikasi humanistik mencoba mengubah pola tersebut: pemerintah bukan hanya komunikator, masyarakat bukan hanya komunikan. Keduanya adalah manusia yang bertemu dalam ruang publik. Dalam kasus Amfoang, mahasiswa tidak hanya meminta pemerintah bekerja. Mereka sedang mengatakan: “Lihatlah kami. Lihatlah tempat kami. Dengarkan pengalaman kami.” Dan ketika Gibran datang ke Amfoang, negara pada akhirnya melakukan sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat penting: mendengar dan hadir secara langsung.
Sementara dalam kasus mahasiswa yang berdialog dengan Mentan, pertanyaan mahasiswa juga pada dasarnya merupakan permintaan yang sama: keberpihakan dan kehadiran negara. Dan ketika pejabat menjawab, yang terjadi bukan sekadar debat. Ada proses mempertanggungjawabkan kebijakan kepada generasi yang kelak akan menerima konsekuensinya. Demokrasi yang sehat seharusnya tidak takut kepada mahasiswa yang bertanya. Sebaliknya, demokrasi perlu takut pada mahasiswa yang sudah tidak mau bertanya. Sebab ketika mahasiswa berhenti bertanya, kampus kehilangan sebagian fungsi kritisnya. Ketika mahasiswa tidak lagi peduli dengan jalan rusak di kampungnya, dengan petani, dengan kemiskinan, dengan kebijakan negara, dengan ketimpangan, atau dengan masa depan demokrasi, maka persoalan sebenarnya bukan lagi keberanian mahasiswa.
Persoalannya adalah matinya kepedulian. Karena itu, dua peristiwa tersebut seharusnya tidak dilihat semata-mata sebagai video viral tentang mahasiswa berhadapan dengan pejabat. Komunikasi humanistik tidak meminta kekuasaan selalu mengalah. Ia hanya meminta kekuasaan tidak kehilangan kemampuan untuk melihat manusia di balik kritik. Dan komunikasi humanistik juga tidak membebaskan mahasiswa dari tanggung jawab. Ia meminta mahasiswa berani berbicara, tetapi juga mau belajar, memeriksa fakta, menghargai dialog, dan mempertanggungjawabkan argumennya. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang paling keras suaranya. Demokrasi adalah tentang apakah suara yang berbeda masih memiliki tempat. Amfoang mengajarkan bahwa suara dari daerah paling jauh sekalipun dapat sampai ke pusat kekuasaan.
Kampus mengajarkan bahwa pertanyaan kritis dapat mempertemukan mahasiswa dengan pejabat dalam satu ruang dialog. Keduanya memberi pelajaran yang sama: kekuasaan yang mau mendengar tidak menjadi lebih lemah. Ia justru menjadi lebih manusiawi. Dan mahasiswa yang berani bertanya tidak sedang merusak negara. Mereka sedang mengingatkan negara bahwa di balik setiap angka pembangunan, setiap kebijakan, setiap program, dan setiap pidato, selalu ada manusia yang kehidupannya dipertaruhkan.***
