Tidak ada media yang mempunyai pengaruh begitu mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia kecuali media sosial. Dulunya, media yang sangat berkuasa dan sekaligus paling populer adalah televisi. Namun, dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade belakangan, media sosial telah menggantikan televisi. Ini terefleksi dalam beragam konsep yang sebenarnya hendak menggambarkan kondisi masyarakat saat ini seperti platform society, digital society, network society, dan masih banyak lagi. Demokrasi digital (digital democracy) adalah konsep lainnya untuk menggambarkan kondisi demokrasi yang difasilitasi oleh media digital dewasa ini.
Dalam demokrasi digital, perdebatan masalah-masalah publik bergeser dari ruang demokrasi konvensional, parlemen atau ruang publik fisik lainnya ke ruang publik digital baru.
Dalam ruang demokrasi digital itu, aktor-aktor politik bertarung untuk mendapatkan kendali wacana atau narasi di media sosial. Nalarnya, siapa yang mampu mengendalikan narasi atau wacana dalam ruang publik digital akan memenangkan pertarungan politik.
Dalam situasi semacam ini, menjadi menarik untuk mempersoalkan bagaimana pertarungan narasi politik mengenai demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penurunan harga bahan bakar minyak?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan analisis big data atau dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai analisis data raya. Melalui analisis data raya, kita dapat mengetahui narasi atau wacana yang berkembang di media sosial. Namun, analisis semacam itu tidaklah mudah.
Oleh karena itu, lebih mudah untuk melacak sentimen di antara para pengguna media sosial dalam menyikapi suatu peristiwa atau persoalan. Salah satunya dilakukan oleh Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit.
Ismail Fahmi telah menganalisis sentimen beragam platform digital seperti X, YouTube, Facebook, Instagram, dan media daring terhadap demonstrasi mahasiswa. Analisisnya menemukan beberapa hal menarik untuk kita diskusikan.
Temuan pertama analisisnya menyebutkan bahwa demonstrasi mahasiswa yang menuntut penghentian program MBG dan penurunan harga BBM telah menarik perhatian pengguna di media sosial. Dalam rentang 11-16 Juni 2026, terdapat 6.661 artikel, mendapatkan 13.100 mentions, dan dibicarakan sebanyak 157.952 sample mentions.
Kemudian, berkaitan dengan sentimen para pengguna terhadap aksi demonstrasi mahasiswa, hasil analisisnya menyebutkan bahwa 70,7% sentimen di media daring menunjukkan positif. Di media sosial, sentimen positif terhadap demonstrasi mahasiswa lebih tinggi, yakni 78,5%. Hanya 9,1 % di media daring yang menunjukkan sentimen negatif, lebih rendah dibandingkan dengan di media sosial yang sebesar 10,6%.
Jika sentimen positif kita maknai sebagai dukungan netizen terhadap aksi demonstrasi mahasiswa, maka data tersebut mencerminkan kuatnya dukungan netizen terhadap aksi mahasiswa. Dari sisi sebaliknya, kuatnya sentimen positif ini juga mencerminkan bahwa kebijakan MBG pemerintah dan BBM tidak cukup mendapatkan dukungan positif dari masyarakat. Ada dua faktor yang dapat diindentifikasi mengapa kebijakan pemerintah tidak cukup mendapatkan sentimen positif dari netizen.
Faktor pertama berhubungan dengan substansi kebijakan. Dari sisi substansi, program MBG dan lebih-lebih kenaikan harga BBM tidak menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Meskipun pemerintah berusaha keras membangun narasi betapa pentingnya program MBG bagi masyarakat, tetapi pada kenyataannya tidak mendapatkan sambutan yang memadai.
Buruknya implementasi program ini di lapangan, seperti keracunan anak sekolah yang terus terjadi tanpa perbaikan yang memadai, perilaku penyelenggara MBG di lapangan dan faktor-faktor lainnya telah menciptakan gambaran buruk mengenai MBG. Faktor kedua adalah komunikasi pemerintah itu sendiri yang buruk.
Salah satu ciri penting demokrasi digital adalah partisipasi warga negara. Partisipasi yang paling penting dalam demokrasi digital adalah pengawasan sukarela yang dilakukan oleh warga negara.
Melalui telepon pintar dan jejaring media sosial, masyarakat dapat melakukan kontrol yang jauh lebih efektif dibandingkan di era media konvensional. Ditopang sifat jejaring media sosial, konten-konten kritis atas MBG lebih cepat menyebar untuk kemudian menjadi viral. Ironisnya, komunikasi pemerintah sangat buruk dalam menyikapi hal ini.
Alih-alih menyikapi kritik yang viral di media sosial dengan mengoreksi kebijakan, pemerintah justru memberikan amunisi baru netizen untuk mengkritik lebih jauh. Tampaknya, pemerintah tidak memahami bahwa media sosial telah melahirkan apa yang disebut sebagai “kecerdasan kolektif”.
Dalam kecerdasan kolektif, netizen dapat dengan mudah melacak kebohongan, membalik logika sesat pemerintah atau bahkan pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten dari penyelenggara negara. Ini telah membuat pemerintah menjadi semakin sulit untuk membangun narasinya sendiri karena setiap narasi hampir selalu mendapatkan perlawanannya sendiri. Persoalannya kemudian: apakah pemerintah akan terus menggunakan kaca mata kuda dalam melihat setiap persoalan ataukah mulai belajar mengenai apa yang sedang mereka hadapi? ***
