Bagian 3 dari 16 tulisan
Komunikasi Era Soekarno
Retorika Mobilisasi Politik
Kekuatan utama Soekarno terletak pada retorikanya. Berbeda dengan gaya birokratis yang berkembang pada masa-masa berikutnya, pidato Soekarno dipenuhi metafora, analogi sejarah, kutipan agama, sastra, hingga bahasa daerah yang membuat pesannya terasa hidup. Ia memahami bahwa komunikasi politik bukan hanya soal penyampaian data, tetapi juga soal membangun emosi publik. Oleh karena itu, pidatonya hampir selalu menggunakan diksi yang membakar semangat, seperti "revolusi", "kemerdekaan", "imperialisme", "gotong royong", dan "persatuan". Dalam teori Murray Edelman, politik pada dasarnya merupakan proses penciptaan simbol. Simbol mampu menggerakkan masyarakat bahkan ketika mereka tidak mengalami langsung suatu peristiwa. Soekarno sangat mahir menggunakan simbol-simbol politik tersebut. Pancasila, Nasakom, Berdikari, Manipol USDEK, hingga slogan "JAS MERAH" bukan hanya istilah politik, tetapi simbol yang membentuk cara masyarakat memahami realitas politik. Melalui simbol-simbol itu, Soekarno membangun identitas nasional sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinannya.
Penggunaan simbol-simbol politik oleh Soekarno membuat Harold Crouch menyebutnya sebagai kepemimpinan yang bertumpu pada simbolisme politik. Istilah seperti "Revolusi", "Nasakom", "Manipol", dan "Berdikari" bukan sekadar slogan, tetapi perangkat komunikasi untuk membentuk arah politik nasional. Berbeda dengan Harold Crouch, sejarahwan Ong Hok Ham menggambarkan Soekarno sebagai orator yang memahami psikologi massa. Ia mampu menyesuaikan gaya bahasa dengan audiens, menggunakan humor, cerita sejarah, hingga analogi budaya sehingga pidatonya mudah diterima masyarakat dari berbagai lapisan. Menurut Benedict Anderson Anderson, Soekarno merupakan sosok komunikator yang mampu membangun imajinasi kolektif bangsa Indonesia. Menurutnya, pidato Soekarno tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi membentuk kesadaran nasional melalui simbol, sejarah, dan bahasa yang menggugah emosi. Ia menghubungkan perjuangan rakyat dengan narasi besar tentang bangsa yang merdeka.
Senada dengan Ben, sejarawan Max Weber menyebut Soekarno sebagai sosok pemimpin yang memiliki kharisma di mata rakyatnya dan dijadikan alat untuk meletigimasi kekuasaannya. “Kepemimpinan semacam ini bertumpu pada keyakinan masyarakat terhadap kemampuan luar biasa seorang pemimpin,” ujar Max Weber. Lebih jauh Max menyebut Soekarno juga menjadi contoh nyata kepemimpinan karismatik. Setiap pidatonya bukan sekadar komunikasi, tetapi sebuah pertunjukan politik (political performance). Cara berpakaian, gestur tangan, intonasi suara, hingga jeda dalam berbicara menjadi bagian dari strategi komunikasi. Pengamat Indonesianis seperti Herbert Feith juga melihat Soekarno sebagai pemimpin yang mengandalkan loyalitas emosional daripada penjelasan teknokratis. Dalam situasi politik yang kompleks, Soekarno menggunakan pidato untuk menyatukan berbagai kekuatan politik yang sering kali saling bertentangan.
Dalam perspektif sejarah, komunikasi, era Soekarno dapat disebut sebagai era "politik panggung". Lapangan-lapangan besar menjadi ruang publik tempat negara bertemu rakyat secara langsung. Komunikasi berlangsung satu arah, tetapi mampu menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat. Tak hanya berpidato di ruang terbuka, Soekarno juga memanfaatkan radio sebagai media integrasi nasional. Hal ini wajar, karena pada watu itu televisi belum menjadi alat yang berkembang sehingga membuat radio menjadi media massa paling efektif. Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi saluran utama penyebaran pidato dan kebijakan pemerintah.
Keunggulan radio bukan hanya jangkauannya, tetapi juga kemampuannya menghadirkan suara presiden secara langsung ke berbagai pelosok Indonesia. Dalam masyarakat yang tingkat literasinya masih rendah, komunikasi lisan jauh lebih efektif dibandingkan komunikasi tertulis. Pidato Soekarno melalui radio berfungsi sebagai mekanisme integrasi nasional. Rakyat dari Aceh hingga Papua mendengarkan suara yang sama, narasi yang sama, dan simbol kebangsaan yang sama. Dengan demikian, media massa menjadi perekat identitas nasional. Selain radio, media lainnya yang digunakan Soekarno sebagai alat komunikasi di antaranya adalah film, surat kabar, dan televisi untuk menyebarluaskan pidato dan gagasan presiden. Namun, terutama pada periode Demokrasi Terpimpin, hubungan pemerintah dengan media menjadi semakin terkendali; pers diharapkan mendukung agenda revolusi dan negara, sehingga ruang kritik terhadap pemerintah menyempit.
Komunikasi Soekarno di Pentas Politik Global
Komunikasi politik Soekarno tidak berhenti di dalam negeri. Ia juga membangun komunikasi internasional yang sangat kuat. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung merupakan bentuk komunikasi politik global yang menempatkan Indonesia sebagai pemimpin negara-negara berkembang. Soekarno menggunakan forum internasional tersebut untuk membangun citra Indonesia sebagai bangsa anti-kolonial dan pelopor solidaritas Dunia Ketiga. Di sini terlihat bahwa komunikasi politik tidak hanya ditujukan kepada rakyat, tetapi juga kepada komunitas internasional sebagai bagian dari diplomasi negara. Yudi Latif Yudi Latif menilai Soekarno memiliki kemampuan menghubungkan nilai-nilai budaya Nusantara, agama, nasionalisme, dan gagasan modern dalam satu narasi besar. Karena itu, komunikasi politiknya tidak hanya bersifat persuasif, tetapi juga membangun identitas kebangsaan.
Membaca Kelemahan Komunikasi Model Soekarno?
Meskipun sangat berhasil membangun semangat nasionalisme, komunikasi politik Soekarno memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi jaman yang dihadapi Soekarno pada waktu, terutama situasi politik ekonomi yang masih carut marut. Pada awal 1960-an, Indonesia menghadapi inflasi yang sangat tinggi, ketidakstabilan politik, konflik elite, dan meningkatnya polarisasi ideologi. Dalam situasi tersebut, retorika revolusi mulai kehilangan efektivitas karena masyarakat semakin menuntut solusi konkret terhadap persoalan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak dapat berdiri sendiri. Legitimasi yang dibangun melalui pidato harus didukung oleh kinerja pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ketika realitas sosial bertolak belakang dengan narasi politik, efektivitas komunikasi pun mengalami penurunan. Warisan komunikasi Soekarno tetap terasa hingga sekarang. Hampir seluruh presiden Indonesia masih menggunakan simbol, narasi kebangsaan, serta retorika persatuan, meskipun disampaikan melalui medium yang berbeda. Jika pada masa Soekarno komunikasi politik dibangun melalui mimbar dan radio, maka pada era digital komunikasi berlangsung melalui televisi, internet, dan media sosial. Namun, prinsip dasarnya tetap sama: komunikasi adalah jembatan antara kekuasaan dan rakyat, sekaligus arena tempat makna politik diproduksi, diperdebatkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.***
