JAKARTA.Sisipublik.id - Pertanyaan itu kini relevan dibicarakan di Indonesia seiring gagasan Universitas Republik Indonesia (URI) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. URI diperkenalkan bukan sebagai universitas biasa. Gagasannya diarahkan untuk membangun ekosistem pengembangan sumber daya manusia dan kepemimpinan nasional. Ia diproyeksikan untuk menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan strategis negara, termasuk pengembangan aparatur, kepemimpinan, dan sumber daya manusia. Jika konsep ini berjalan sesuai gagasan awalnya, URI akan menjadi eksperimen penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Namun, Indonesia bukan negara pertama yang mencoba menghubungkan pendidikan dengan kepemimpinan negara.
Jauh sebelum URI lahir, berbagai negara telah memiliki institusi yang berfungsi menyiapkan pemimpin politik, birokrat senior, atau aparatur negara. Ada Prancis dengan École Nationale d'Administration (ENA) yang kemudian digantikan Institut National du Service Public (INSP), Singapura dengan sistem pengembangan talenta dan kepemimpinan birokrasi yang sangat terstruktur, China dengan sistem pendidikan kader yang terintegrasi dengan negara dan Partai Komunis, serta Amerika Serikat yang mengambil jalan berbeda: tidak membangun satu sekolah kader negara, melainkan mengembangkan ekosistem pendidikan kebijakan publik melalui universitas-universitas yang relatif independen. Dari pengalaman negara-negara tersebut, Indonesia dapat belajar satu hal penting bahwa membangun institusi pendidikan untuk mencetak pemimpin bukanlah persoalan sederhana.
Prancis dan ENA misalnya. Jika berbicara tentang sekolah elite pemerintahan, nama Prancis hampir selalu muncul. ENA didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II. Tujuannya adalah membangun aparatur negara yang profesional dan memiliki kapasitas tinggi. ENA menjadi salah satu institusi paling berpengaruh dalam sistem pemerintahan Prancis. Lulusannya menduduki posisi penting dalam birokrasi, pemerintahan, diplomasi, hingga politik. Beberapa presiden dan perdana menteri Prancis merupakan alumni ENA. Di satu sisi, sistem ini dianggap berhasil melahirkan birokrat dengan kemampuan teknokratis tinggi. Tetapi di sisi lain, ENA juga mendapat kritik keras. Ia dianggap terlalu elitis, terlalu sentralistik, dan terlalu dekat dengan pembentukan kelas elite administratif. Kritik tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan tentang jarak antara elite pemerintahan dan masyarakat.
Pada tahun 2022, ENA secara resmi digantikan oleh INSP. Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari upaya reformasi untuk membuat sistem pendidikan dan rekrutmen pejabat tinggi negara lebih terbuka dan beragam.
Bagi Indonesia, pengalaman Prancis memberikan pelajaran penting. Institusi kaderisasi negara bisa menghasilkan birokrasi yang kuat, tetapi pada saat yang sama bisa menciptakan elite yang terlalu eksklusif. Pertanyaan yang sama dapat muncul terhadap URI. Apakah URI akan menjadi tempat menemukan talenta terbaik dari seluruh lapisan masyarakat? Atau justru menjadi tempat berkumpulnya kelompok yang sejak awal sudah memiliki akses terhadap pendidikan dan kekuasaan? Jika URI ingin menjadi institusi untuk seluruh republik, maka anak petani di daerah terpencil harus memiliki peluang yang sama dengan anak pejabat di Jakarta. Anak buruh harus memiliki kesempatan yang sama dengan anak pengusaha. Anak dari daerah tertinggal harus memiliki akses yang sama dengan mereka yang tumbuh di pusat kekuasaan. Jika tidak, URI berisiko mengulangi persoalan yang pernah dialami ENA: melahirkan elite yang kompeten, tetapi tidak cukup beragam.
Singapura: Ketika Negara Membangun Sistem Talenta
Singapura mengambil pendekatan yang berbeda. Negara kota tersebut dikenal memiliki sistem pelayanan publik yang sangat terstruktur. Pengembangan talenta dilakukan secara sistematis: talenta muda diidentifikasi dan diberikan beasiswa. Mereka kemudian masuk ke dalam sistem pelayanan publik dan dikembangkan untuk mengisi posisi strategis. Pendekatan ini membuat Singapura dikenal memiliki birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kinerja.
Dalam sistem seperti ini, negara tidak sekadar mencari orang pintar, tetapi juga mencari orang yang dianggap memiliki kemampuan kepemimpinan. Namun, model tersebut juga memicu pertanyaan yang sama dengan sistem kaderisasi di negara lain. Ketika negara memiliki kemampuan mengidentifikasi calon pemimpin sejak usia muda, negara juga memiliki kekuatan besar dalam menentukan siapa yang mendapatkan akses terhadap kesempatan.
Indonesia dapat belajar dari Singapura dalam hal pengembangan talenta, tetapi Indonesia tidak harus meniru seluruh sistemnya karena konteks Indonesia jauh lebih kompleks. Indonesia adalah negara demokrasi multipartai dengan wilayah yang sangat luas dan masyarakat yang sangat beragam. Oleh karena itu, kepemimpinan nasional tidak boleh hanya dibentuk dari satu jalur birokrasi. Berbeda dengan Singapura, China memberikan contoh yang berbeda dan mungkin paling kontras. Di negara ini, pendidikan dan pengembangan kader pemerintahan terintegrasi erat dengan sistem politik. Central Party School misalnya, memainkan peran penting dalam pendidikan dan pengembangan kader Partai Komunis China (PKC) yang mendesain pendidikan kepemimpinan tidak hanya soal kemampuan teknokratis, tetapi juga terkait dengan pemahaman terhadap ideologi dan arah politik negara.
