JAKARTA, Sisipublik.id — Jika dahulu konflik sosial lebih banyak dipicu oleh persoalan ekonomi, politik, atau identitas yang berkembang secara langsung di ruang publik, kini dinamika tersebut bergerak jauh lebih cepat melalui media sosial. Informasi tidak lagi menunggu proses verifikasi, melainkan berlomba menjadi yang paling cepat dibagikan. Dalam situasi seperti ini, disinformasi, hoaks, dan manipulasi narasi dapat menjadi katalis yang memperbesar konflik. Peristiwa bentrokan di Matraman, Jakarta, serta tewasnya seorang terduga pencuri ayam akibat amuk massa di Tabanan, Bali, menunjukkan bahwa konflik sosial saat ini tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang digital. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat sering kali menerima potongan video, foto, atau narasi tanpa konteks. Sebelum aparat menyampaikan hasil penyelidikan, berbagai versi cerita telah beredar, membentuk opini, memunculkan prasangka, bahkan memicu kemarahan.
Fenomena ini dijelaskan oleh konsep information disorder yang diperkenalkan oleh Claire Wardle dan Hossein Derakhshan. Mereka membedakan tiga bentuk gangguan informasi. Pertama, misinformation, yaitu informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat menipu. Kedua, disinformation, yakni informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Ketiga, malinformation, yaitu informasi yang benar tetapi disebarkan di luar konteks dengan tujuan merugikan pihak tertentu. Dalam konflik sosial, ketiga bentuk informasi tersebut sering dikategorikan sebagai hoaks. Hoaks ini tersebar meluas di masyarakat dan bercampur antara informasi valid dengan informasi bohong, sehingga masyarakat kesulitan membedakan antara fakta, opini, dan propaganda.
Pada kasus Matraman, misalnya, beredar berbagai narasi yang mengaitkan bentrokan dengan isu-isu identitas sebelum penyebabnya benar-benar terverifikasi. Begitu juga dalam kasus Tabanan, berbagai unggahan yang menampilkan potongan video pengeroyokan tanpa penjelasan lengkap memancing komentar emosional. Sebagian pengguna media sosial langsung menyimpulkan bahwa seluruh warga bertindak brutal, sementara yang lain justru membenarkan tindakan massa tanpa menunggu proses hukum. Kedua reaksi tersebut lahir dari informasi yang belum utuh. Menurut Jean Baudrillard, situasi informasi yang tersebar di masyarakat dapat dikategorikan sebagai hyperreality, yaitu keadaan ketika representasi media lebih dipercaya daripada kenyataan itu sendiri. Dalam era media sosial, masyarakat sering kali lebih mengenal sebuah konflik melalui video berdurasi beberapa detik daripada melalui laporan investigatif yang membutuhkan waktu berhari-hari. Akibatnya, persepsi publik dibangun oleh cuplikan yang viral, bukan oleh keseluruhan fakta.
Kondisi tersebut diperparah oleh algoritma media sosial. Teori filter bubble dari Eli Pariser menjelaskan bahwa algoritma cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan keyakinan pengguna. Seseorang yang percaya bahwa suatu kelompok selalu menjadi korban akan terus menerima konten yang menguatkan keyakinan tersebut. Sebaliknya, mereka yang telah menganggap kelompok tertentu sebagai pelaku akan terus disuguhi informasi yang memperkuat prasangka itu. Akibatnya, ruang digital berubah menjadi ruang gema (echo chamber), tempat orang hanya mendengar pendapat yang sama dengan dirinya. Dari perspektif psikologi, penyebaran hoaks juga didorong oleh confirmation bias, yaitu kecenderungan manusia mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya dan menolak informasi yang bertentangan.
Ketika masyarakat telah memiliki prasangka terhadap kelompok tertentu, sebuah foto lama atau video yang dipotong dapat dengan mudah diterima sebagai bukti, meskipun belum tentu berkaitan dengan peristiwa yang sedang dibicarakan. Psikolog Daniel Kahneman menjelaskan bahwa manusia memiliki dua cara berpikir. System 1 bekerja cepat, intuitif, dan emosional, sedangkan System 2 lebih lambat, analitis, dan kritis. Media sosial mendorong dominasi System 1. Judul provokatif, potongan video dramatis, serta unggahan yang memancing kemarahan lebih cepat memicu reaksi dibandingkan laporan panjang yang menjelaskan konteks. Dalam situasi konflik, masyarakat lebih mudah membagikan informasi daripada memverifikasinya.
Disrupsi informasi juga mengubah cara konflik berkembang. Jika dahulu sebuah bentrokan mungkin hanya diketahui oleh warga sekitar, kini rekaman video dapat menyebar ke seluruh Indonesia dalam hitungan menit. Kecepatan penyebaran tersebut tidak selalu diikuti oleh kecepatan klarifikasi. Akibatnya, ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi, rumor, dan teori konspirasi. Sosiolog Manuel Castells menyebut masyarakat modern sebagai network society, yaitu masyarakat yang kehidupannya dibentuk oleh jaringan komunikasi digital. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara atau media arus utama, tetapi juga oleh akun media sosial, influencer, maupun komunitas digital yang mampu membentuk opini publik. Sebuah narasi yang viral sering kali lebih berpengaruh daripada konferensi pers resmi apabila masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap institusi.
Persoalan ini berkaitan erat dengan konsep post-truth. Dalam era pascakebenaran, emosi sering kali lebih menentukan sikap seseorang daripada fakta objektif. Orang membagikan informasi bukan karena yakin informasi tersebut benar, tetapi karena informasi itu sesuai dengan kemarahan, ketakutan, atau identitas politik yang mereka miliki. Konflik sosial pun menjadi semakin sulit diredam karena setiap kelompok merasa memiliki "kebenaran" masing-masing. Namun, penting untuk berhati-hati agar tidak menyimpulkan bahwa hoaks merupakan penyebab utama setiap konflik. Pada peristiwa Matraman maupun Tabanan, terdapat faktor-faktor nyata seperti perselisihan, keresahan masyarakat, dan tindakan kriminal yang menjadi bagian dari konteks. Disinformasi lebih tepat dipahami sebagai faktor yang dapat memperbesar eskalasi konflik, mempercepat penyebaran kebencian, atau memperluas dampaknya, bukan selalu sebagai penyebab awal.
Karena itu, penyelesaian konflik di era digital tidak cukup hanya mengandalkan aparat keamanan. Diperlukan pula penguatan literasi digital, transparansi informasi dari pemerintah, jurnalisme yang berpegang pada verifikasi, serta tanggung jawab platform digital dalam membatasi penyebaran konten yang terbukti menyesatkan. Masyarakat juga perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, menunggu klarifikasi resmi, dan tidak ikut menyebarkan materi yang belum terverifikasi. Pada akhirnya, konflik sosial di abad ke-21 bukan hanya pertarungan di ruang fisik, melainkan juga pertarungan narasi. Siapa yang mampu menguasai informasi sering kali mampu memengaruhi arah emosi publik. Menjaga kualitas informasi sama pentingnya dengan menjaga keamanan di lapangan. Sebab, dalam masyarakat digital, satu unggahan yang menyesatkan dapat menjadi percikan yang membakar kepercayaan, memperdalam polarisasi, dan memper memperpanjang konflik yang seharusnya dapat diselesaikan secara damai.
