Sisi Utama

Menyambut Muktamar NU, Membaca Kembali Jalan Panjang Nahdlatul Ulama. Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru. Ia merupakan momentum penting untuk membaca kembali perjalanan, gagasan, sekaligus arah masa depan organisasi yang telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Menyambut Muktamar NU, Sisipublik.id menghadirkan serial tulisan tentang Muktamar dan ke-NU-an. Serial ini tidak semata-mata membicarakan dinamika suksesi atau pertarungan kepentingan di dalam organisasi, tetapi mencoba melihat NU dari berbagai sisi: sejarah kelahirannya, tradisi keilmuan, kiprah sosial, hubungan dengan politik dan kekuasaan, peran pesantren, regenerasi kader, hingga tantangan NU menghadapi perubahan zaman. Serial ini berangkat dari satu kesadaran sederhana: memahami masa depan NU membutuhkan keberanian untuk membaca kembali sejarahnya. NU bukan hanya sebuah organisasi. Ia adalah tradisi, jaringan pesantren, ruang kebudayaan, kekuatan masyarakat sipil, sekaligus bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Melalui serial ini, Sisipublik.id mengajak pembaca melihat Muktamar NU bukan hanya sebagai peristiwa organisasi, tetapi sebagai momentum untuk bertanya: NU hendak dibawa ke mana, dan apa yang sesungguhnya dibutuhkan umat serta bangsa dari NU? Selamat membaca tulisan serial keempat. Generasi Z tidak kekurangan pilihan untuk belajar, mencari identitas, dan menemukan tokoh yang mereka percaya. Cukup dengan menggulir layar TikTok, mereka bisa berpindah dari ceramah agama ke isu politik, dari sejarah ke hiburan, dalam hitungan detik. Di tengah perubahan cara generasi muda menemukan pengetahuan dan membangun pandangan hidup itu, NU menghadapi pertanyaan penting: bisakah organisasi dengan tradisi panjang tetap relevan dan menarik bagi generasi yang tumbuh dalam budaya serba cepat, visual, dan digital?

Menyambut Muktamar NU, Membaca Kembali Jalan Panjang Nahdlatul Ulama Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru. Ia merupakan momentum penting untuk membaca kembali perjalanan, gagasan, sekaligus arah masa depan organisasi yang telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Menyambut Muktamar NU, Sisipublik.id menghadirkan serial tulisan tentang Muktamar dan ke-NU-an. Serial ini tidak semata membicarakan dinamika suksesi atau pertarungan kepentingan di dalam organisasi, tetapi mencoba melihat NU dari berbagai sisi: sejarah kelahirannya, tradisi keilmuan, kiprah sosial, hubungan dengan politik dan kekuasaan, peran pesantren, regenerasi kader, hingga tantangan NU menghadapi perubahan zaman. Serial ini berangkat dari satu kesadaran sederhana: memahami masa depan NU membutuhkan keberanian untuk membaca kembali sejarahnya. NU bukan hanya sebuah organisasi. Ia adalah tradisi, jaringan pesantren, ruang kebudayaan, kekuatan masyarakat sipil, sekaligus bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Melalui serial ini, Sisipublik.id mengajak pembaca melihat Muktamar NU bukan hanya sebagai peristiwa organisasi, tetapi sebagai momentum untuk bertanya: NU hendak dibawa ke mana, dan apa yang sesungguhnya dibutuhkan umat serta bangsa dari NU? Selamat membaca, tulisan serial ketiga. Menjelang muktamar, perhatian publik kerap tersedot pada satu pertanyaan: siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan NU? Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang akan diperjuangkan setelah kursi itu didapat. Muktamar seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan tentang masa depan NU dan bangsa, bukan sekadar arena menghitung dukungan, membangun koalisi, dan berebut jabatan.

Menyambut Muktamar NU Membaca Kembali Jalan Panjang Nahdlatul Ulama Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru. Ia merupakan momentum penting untuk membaca kembali perjalanan, gagasan, sekaligus arah masa depan organisasi yang telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Menyambut Muktamar NU, Sisipublik.id menghadirkan serial tulisan tentang Muktamar dan ke-NU-an. Serial ini tidak semata-mata membicarakan dinamika suksesi atau pertarungan kepentingan di dalam organisasi, tetapi mencoba melihat NU dari berbagai sisi: sejarah kelahirannya, tradisi keilmuan, kiprah sosial, hubungan dengan politik dan kekuasaan, peran pesantren, regenerasi kader, hingga tantangan NU menghadapi perubahan zaman. Serial ini berangkat dari satu kesadaran sederhana: memahami masa depan NU membutuhkan keberanian untuk membaca kembali sejarahnya. NU bukan hanya sebuah organisasi. Ia adalah tradisi, jaringan pesantren, ruang kebudayaan, kekuatan masyarakat sipil, sekaligus bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Melalui serial ini, Sisipublik.id mengajak pembaca melihat Muktamar NU bukan hanya sebagai peristiwa organisasi, tetapi sebagai momentum untuk bertanya: NU hendak dibawa ke mana, dan apa yang sesungguhnya dibutuhkan umat serta bangsa dari NU? Selamat membaca Tulisan Serial Kedua Setiap menjelang Muktamar NU, nama-nama calon pemimpin bermunculan, dukungan dibaca, pertemuan ditafsirkan, bahkan foto dan gestur politik dijadikan bahan meramal siapa yang akan menang. Padahal, NU terlalu besar untuk dibaca sekadar sebagai arena perebutan jabatan. Muktamar semestinya menjadi ruang untuk menguji gagasan dan menentukan arah khidmah, bukan sekadar panggung ramalan politik

NU tidak lahir dari ruang kekuasaan. Ia tumbuh dari pesantren, kegelisahan para ulama, dan pergulatan masyarakat menghadapi perubahan zaman. Hampir satu abad kemudian, menjelang Muktamar NU, jalan sejarah itu kembali penting dibaca: sejauh mana NU hari ini masih berjalan di atas cita-cita yang melahirkannya? Menyambut Muktamar NU  Membaca Kembali Jalan Panjang Nahdlatul Ulama Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih kepengurusan baru. Ia merupakan momentum penting untuk membaca kembali perjalanan, gagasan, sekaligus arah masa depan organisasi yang telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Menyambut Muktamar NU, Sisipublik.id menghadirkan serial tulisan tentang Muktamar dan ke-NU-an. Serial ini tidak semata membicarakan dinamika suksesi atau pertarungan kepentingan di dalam organisasi, tetapi mencoba melihat NU dari berbagai sisi: sejarah kelahirannya, tradisi keilmuan, kiprah sosial, hubungan dengan politik dan kekuasaan, peran pesantren, regenerasi kader, hingga tantangan NU menghadapi perubahan zaman. Serial ini berangkat dari satu kesadaran sederhana: memahami masa depan NU membutuhkan keberanian untuk membaca kembali sejarahnya. NU bukan hanya sebuah organisasi. Ia adalah tradisi, jaringan pesantren, ruang kebudayaan, kekuatan masyarakat sipil, sekaligus bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Melalui serial ini, Sisipublik.id mengajak pembaca melihat Muktamar NU bukan hanya sebagai peristiwa organisasi, tetapi sebagai momentum untuk bertanya: NU hendak dibawa ke mana, dan apa yang sesungguhnya dibutuhkan umat serta bangsa dari NU? Selamat membaca

Saat Merah Putih berkibar merayakan 81 tahun kemerdekaan, Flores justru sedang berduka. Gempa dahsyat mengguncang Nusa Tenggara Timur, merenggut puluhan nyawa dan memaksa ribuan warga mengungsi. Di tengah bantuan dan mobilisasi pemerintah pusat, bencana ini menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana negara benar-benar hadir bagi warganya yang sedang kehilangan?

Di media sosial, duka dan perayaan seolah tak boleh hidup berdampingan. Kontroversi Marissa Anita di tengah gempa Flores memperlihatkan satu masalah yang lebih besar: bagaimana logika biner memaksa manusia memilih antara empati dan kemerdekaan, seolah hidup hanya mengenal hitam atau putih.

Sehari setelah Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan, jalan-jalan utama Jakarta justru menjadi panggung bagi pertanyaan yang jauh lebih mendasar: kemerdekaan itu sesungguhnya dirasakan oleh siapa?

Perayaan kemerdekaan estinyma menjadi ruang untuk meneguhkan penghormatan kepada negara, bukan mengkultuskan sosok yang sedang berkuasa. Foto Presiden Prabowo Subianto yang diterbangkan di langit dalam rangkaian perayaan HUT RI, mengundang pertanyaan di mana batas antara penghormatan kepada kepala negara dan praktik politik yang berlebihan? Ini bukan soal estetika seremoni, melainkan juga menyentuh persoalan etika kekuasaan, budaya politik, dan kecenderungan sebagian elite mempertontonkan loyalitas secara berlebihan.