Sisi Utama

Konflik sosial tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia merupakan akumulasi dari ketegangan ekonomi, politik, budaya, psikologis, dan kelembagaan yang kemudian menemukan momentum untuk meledak.

“Ada masa ketika urusan perut rakyat dianggap sebagai urusan paling sederhana dalam politik. Anda lapar, negara memberi makan. Begitu logikanya. Namun, di sebuah republik yang dibesarkan oleh retorika besar dan birokrasi yang gemuk, urusan membagikan sepiring nasi dan sepotong tempe bisa mendadak berubah menjadi drama kolosal tentang ketidakdisiplinan, judi online, hingga ribuan dapur yang gulung tikar.”

Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan kenaikan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi personel TNI dan pegawai Kemenhan melalui Perpres No. 42 dan No. 43 Tahun 2026. Kebijakan ini mengakhiri penantian selama delapan tahun (sejak 2018) dan menjadi bentuk apresiasi negara atas keberhasilan reformasi birokrasi serta meluasnya beban tugas prajurit. Besaran tunjangan yang baru berkisar dari Rp2,5 juta untuk pangkat terendah (Kelas 1) hingga Rp48,6 juta untuk Kepala Staf Angkatan. Langkah strategis ini diharapkan menjadi pendorong moral, profesionalisme, serta kesiapan operasional pertahanan negara.

Ada satu pertanyaan yang selalu muncul ketika sebuah negara membangun institusi khusus untuk menyiapkan pemimpin masa depan. Apakah negara sedang membangun sistem pendidikan? Atau sedang membangun sistem kaderisasi kekuasaan?

Hampir tiga dekade berlalu. Indonesia telah mengalami perubahan politik yang sangat besar. Dan sejarah tidak hanya berbicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sejarah juga berbicara tentang mereka yang menjadi korban.

Bukan sekadar perebutan kantor partai, Kudatuli 1996 adalah cermin kelam rezim represif dalam mengendalikan oposisi. Mengapa peristiwa bersejarah ini tetap relevan dan penting untuk terus diingat oleh generasi muda hari ini?

27 Juli 1996 bukan sekadar tanggal dalam kalender sejarah politik Indonesia. Pada hari itu, sebuah konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berubah menjadi kekerasan politik yang mengguncang Jakarta.

Waktu tidak pernah menunggu politik. Sementara perdebatan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih berlangsung di DPR, jam politik menuju Pemilu 2029 terus berdetak.